"China banyak melakukan langkah-langkah terukur untuk menyampaikan pesan pesan ke komunitas internasional, itu dilakukan sejak 2016 kemudian di 2017 dan seterusnya," kata dia.

Strategi GSI oleh China ini harus dilihat sebagai satu kesatuan yang menawarkan penataan yang terkalibrasi yang tatanan saat ini dinilai tidak memberi ruang yang cukup bagi kebangkitan Tiongkok.

"Gambaran besarnya, China ingin menberi pesan sosial kepada status quo zaat ini yakni AS, bahwa hegemoni AS tidak bisa dipertahankan lagi dan kebangkitan Tiongkok tidak bisa dibendung."

Baca juga: China Diam-diam Dirikan Kantor Polisi Rahasia di Manhattan, Untuk Intimidasi Para Pembangkang di AS

"China tidak mendelegitimasi sistem dan tatanan internasional saat ini tapi tidak sempurna. China sering memgatakan Barat selalu munafik dan itu selalu diulang ulang oleh pejabat China," paparnya.

"China dalam inisatif ini ingin menegaskan bahwa kebangkitan China tidak menjadi ancaman bagi AS," lanjut Sofwan.

Menurutnya, Pasca perang dingin yang ditandai keruntuhan Uni Soviet, AS sebagai status quo dunia tidak menghendaki munculnya kekuatan baru seperti China lewat threshold. Namun China sendiri saat ini sudah melewati proses threshold ini.

"Sementara China terus berulang mendorong reformasi dan rejuvenasi atas lembaga-lembaga internasional seperti PBB."

Terkait bantuan-bantuan internasional oleh China ke sejumlah negara lain adalah untuk memberikan pesan kuat kepada kekuatan status quo jika China dibiarkan berkembang kuat akan menjadi sebuah responsible power.

"China menunjukkan sikap hipokrit di banyak kebijakan internasionalnya tapi hal ini harus dilihat sebagai strategi yang bersifat instrumental ketimbang problem moral," tegas Sofwan.

Johanes menyampaikan catatan tambahan dengan menekankan bahwa GSI juga menekankan penolakan RRC pada “mentalitas Perang Dingin,” unilateralisme, konfrontasi antara blok, dan hegemonisme.

Namun menurut Johanes, prinsip-prinsip China di atas menuai kritik dan dianggap sekedar retorika oleh para pengamat kebijakan internasional Cina.

“Sebagai contoh, Dr. Rajeswari Pillai Rajagopalan, direktur pada Centre for Security, Strategy and Technology (CSST) yang berbasis di New Delhi, India, menganggap China memperlihatkan kemunafikan karena mengajukan prinsip prinsip yang telah mereka langgar sendiri,” tutur Johanes.

“Rajagopalan merujuk pada konflik yang sering mewarnai sengketa perbatasan antara China dan India sebagai contoh dari tindakan China yang bertentangan dengan prinsip prinsip yang mereka gagas di atas,” lanjut Johanes.

“Contoh lain adalah gagasan menolak ‘mentalitas perang dingin’ dan konfrontasi blok, namun bersikap serupa dengan membangun kemitraan tanpa batas dengan Rusia dan upaya membangun pakta keamanan dengan negara-negara Kepulauan Pasifik,” jelasnya.

Dalam pandangan Johanes, perilaku China di Laut China Selatan (LCS), bahkan di wilayah Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) Indonesia di perairan dekat Kepulauan Natuna merupakan contoh relevan yang memperlihatkan kontradiksi antara gagasan indah GSI dengan prilaku nyata China.

Dalam penjelasannya, Johanes merujuk pada berbagai insiden di mana kapal-kapal penjaga pantai dan nelayan China berhadapan dengan otoritas negara-negara Asia Tenggara di wilayah ZEE negara-negara Asia Tenggara tersebut dalam satu dasawarsa terakhir.