Reaksi Dunia atas Penangkapan Mantan Perdana Menteri Pakistan Imran Khan
Mantan Perdana Menteri Pakistan, Imran Khan ditangkap oleh pasukan huru hara pada Selasa (9/5/2023) setelah tiba di Pengadilan Tinggi Islamabad.
Penulis: Andari Wulan Nugrahani
Editor: Wahyu Gilang Putranto
“Kami menyerukan penghormatan terhadap prinsip-prinsip demokrasi dan supremasi hukum di seluruh dunia," ungkapnya.
"Jadi saya akan merujuk Anda ke pemerintah Pakistan untuk informasi lebih lanjut tentang itu," tegasnya.
Baca juga: Penahanan Bekas PM Imran Khan Disambut Kerusuhan di Pakistan
Sementara itu, Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengimbau agar aturan hukum diikuti di negara Asia Selatan itu.
"Saya telah melihat laporan yang Anda singgung dan kami hanya ingin memastikan bahwa apa pun yang terjadi di Pakistan konsisten dengan aturan hukum yang ditunjukkan konstitusi," kata Blinken kepada wartawan pada konferensi pers bersama dengan timpalannya dari Inggris.
Britania Raya
Menteri Luar Negeri Inggris James Cleverly mengatakan dia belum memiliki kesempatan untuk diberi pengarahan secara rinci tentang perkembangan di Pakistan, tetapi Inggris ingin melihat “demokrasi damai” di negara tersebut.
“Inggris memiliki hubungan dekat dan lama dengan Pakistan. Kami adalah mitra Persemakmuran. Kami ingin melihat demokrasi damai di negara itu," ungkapnya.
"Kami ingin melihat supremasi hukum dipatuhi. Saya merasa tidak nyaman untuk berspekulasi lebih jauh tanpa pengarahan mendetail tentang itu,”kata Cleverly.
Secara terpisah, Jeremy Corbyn, seorang anggota terkemuka Parlemen Inggris dan mantan pemimpin Partai Buruh, mengecam penangkapan Khan di Twitter.
“Penangkapan mantan Perdana Menteri Pakistan, Imran Khan, adalah hari yang kelam bagi demokrasi,” cuitnya.
Baca juga: Aksi Protes Terjadi di Sejumlah Kota di Pakistan Buntut Penangkapan Mantan PM Imran Khan
Uni Eropa
Dalam sebuah pernyataan, Uni Eropa (UE) menekankan bahwa dalam “masa-masa sulit dan tegang” seperti itu di Pakistan, “diperlukan pengendalian diri dan kepala dingin”.
“Tantangan Pakistan hanya dapat diatasi dan jalurnya hanya dapat ditentukan oleh warga Pakistan sendiri, melalui dialog yang tulus dan sejalan dengan aturan hukum,” katanya.
Persatuan Bangsa-Bangsa