"Kedaulatan dipindahkan pada tahun 1949. Kita tidak bisa membalikkan itu. Tidak ada yang berubah," kata juru bicara perdana menteri.

Sebelumnya, Ketua Komite Kehormatan Utang Belanda, Jeffry Pondaag, telah berdebat selama bertahun-tahun untuk pengakuan tanggal kemerdekaan Indonesia.

"Belanda melakukan kejahatan perang pada masa perang kemerdekaan karena menyerang wilayah negara lain," kata Jeffry Pondaag.

Jeffry Pondaag menuntut konsekuensi hukum karena kejahatan perang.

"Istilah Hindia Belanda juga harus dihilangkan dari semua buku. Dan uang 4,5 miliar gulden yang dibayarkan Indonesia kepada Belanda harus dikembalikan. Dengan bunga yang mencapai 24 miliar," lanjutnya.

DPR Belanda Debat soal Kekerasan selama 1945-1950

Baca juga: Mengenal Banda Neira dan Rumah Pengasingan Bung Hatta di Masa Penjajahan Belanda

Pada Rabu (14/6/2023), DPR Belanda memperdebatkan penyelidikan independen atas dekolonisasi Indonesia (1945-1950), yang diterbitkan tahun 2022.

Penyelidikan ini menunjukkan tentara Belanda menggunakan kekerasan ekstrim struktural dan meluas dalam upaya untuk mendapatkan kembali kekuasaan di wilayah jajahannya, Indonesia, setelah pendudukan Jepang, dikutip dari AD.nl.

Pada Februari 2023, sebuah penelitian ekstensif diterbitkan berjudul Over de Grens.

Laporan tebal hampir enam ratus halaman menggambarkan dengan sangat rinci kekerasan yang mengerikan dan hampir tak terlukiskan pada periode itu, baik dari sisi Belanda mau pun Indonesia.

Kekerasan itu ditoleransi oleh politisi dan komando tentara Belanda, dengan hampir tidak ada hukuman.

Perdana Menteri, Mark Rutte, membuat permintaan maaf yang mendalam kepada Indonesia segera setelah penyelidikan dipublikasikan.

DPR Belanda sebagian besar mendukung kesimpulan laporan dan permintaan maaf yang telah ditawarkan.

(Tribunnews.com/Yunita Rahmayanti)

Berita lain terkait Mark Rutte