TRIBUNNEWS.COM - Penasihat keamanan nasional Amerika Serikat (Pentagon), Jake Sullivan, mengatakan AS akan mengirim bom cluster atau munisi/bom tandan ke Ukraina sebagai bagian dari pasokan senjata.

Bom tandan adalah munisi terlarang yang dapat menimbulkan risiko besar.

Namun, Pentagon beralasan bom cluster AS lebih aman daripada yang sudah digunakan Rusia dalam perang Ukraina.

“Kami menyadari bahwa bom cluster menimbulkan risiko bahaya sipil dari persenjataan yang tidak meledak,” kata Jake Sullivan kepada wartawan, Jumat (7/7/2023).

“Inilah mengapa kami telah menunda keputusan selama kami bisa," tambahnya, membela keputusan Pentagon.

Jake Sullivan lalu membandingkan risiko yang jauh lebih besar jika AS membiarkan wilayah Ukraina dicaplok oleh Rusia.

"Tetapi ada juga risiko kerusakan sipil yang sangat besar jika pasukan dan tank Rusia menggulingkan posisi Ukraina dan mengambil lebih banyak wilayah Ukraina dan menaklukkan lebih banyak warga sipil Ukraina,” lanjutnya, dikutip dari Al Jazeera.

Baca juga: Amerika akan Kirim Bom Cluster untuk Ukraina, Apa Itu dan Mengapa Begitu Kontroversial?

Jake Sullivan mengatakan, bom cluster akan berfungsi sebagai pelengkap artileri konvensional saat AS meningkatkan produksi bom dan peluru biasa untuk Ukraina.

"Senjata-senjata itu adalah bagian dari tahap bantuan militer AS ke Ukraina yang juga mencakup kendaraan lapis baja dan senjata anti-lapis baja," kata Pentagon.

Jake Sullivan mengatakan, AS memiliki jaminan tertulis dari Ukraina, yang menyatakan pasukan Ukraina akan menggunakan bom cluster dengan hati-hati untuk meminimalkan kerugian sipil.

Presiden AS, Joe Biden, membela keputusan tersebut, yang sangat sulit untuk dilakukan.

"Itu adalah keputusan yang sangat sulit bagi AS, tapi Ukraina kehabisan amunisi," kata Joe Biden.

Sementara itu, Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky dan pejabat senior Ukraina lainnya meminta stok baru senjata cluster (bom cluster).

Mereka mengatakan, itu adalah cara terbaik untuk menerobos parit Rusia yang memperlambat serangan balasan Ukraina.