Laporan Wartawan Tribunnews, Larasati Dyah Utami

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sejumlah masalah regional dan internasional menjadi sorotan Menteri Luar Negeri (Menlu) Jepang, Yoshimasa Hayashi saat mengikuti serangkaian pertemuan Menlu ASEAN dan Mitra, beberapa waktu lalu.

Dalam pertemuan itu menyebutkan pentingnya Kebebasan Navigasi dan Penerbangan di Laut China Selatan.

Hayashi juga menyoroti pentingnya ketertiban internasional berdasarkan hukum, dan pentingnya denuklirisasi Semenanjung Korea dan penyelesaian masalah penculikan.

Menanggapi hal tersebut, Menteri Hayashi menyatakan ada beberapa hal yang harus disepakati untuk menjaga perdamaian dan stabilitas masyarakat internasional.

"Semua negara harus mematuhi prinsip-prinsip Piagam PBB, termasuk menghormati kedaulatan dan integritas wilayah," ujar Hayashi pada pertemuan Jumat (14/7/2023) di Jakarta.

Baca juga: ASEAN - China Sepakati Pedoman untuk Percepat Pembahasan Code of Conduct di Laut China Selatan

Menurutnya, konfrontasi harus diselesaikan secara damai melalui dialog.

"Kami mendukung perdamaian yang adil dan tahan lama yang didasarkan pada penghormatan terhadap hukum internasional dan prinsip-prinsip Piagam PBB," lanjutnya.

Hayashi menyatakan setiap upaya sepihak untuk mengubah status quo dengan kekerasan tidak dapat diterima dimanapun di dunia.

"Kami berusaha untuk menegakkan tatanan internasional yang bebas dan terbuka berdasarkan aturan hukum," ujarnya.

Menteri Hayashi mengecam keras agresi Rusia terhadap Ukraina.

Baca juga: 3 Poin Pidato Jokowi di Depan Para Menlu ASEAN: Serukan Persatuan, Bukan Persaingan

Dia juga berbicara tentang situasi di Laut China Timur dan Selatan, menyatakan bahwa klaim kepentingan maritim dan aktivitas maritim harus dilakukan sesuai dengan Konvensi PBB tentang Hukum Laut.

"Kami mengutuk keras peluncuran rudal balistik kelas ICBM oleh Korea Utara pada 12 Juli karena mengancam perdamaian dan keamanan masyarakat internasional," ujarnya. 

Menlu Jepang juga meminta negara-negara ASEAN untuk terus memahami dan bekerja sama menuju penyelesaian segera masalah penculikan di perbatasan lautan.

Hayashi juga menyatakan keprihatinan serius atas situasi di Myanmar.

Ia menekankan bahwa Jepang akan terus aktif memberikan bantuan kemanusiaan, dan memberikan dukungan maksimal pada upaya ASEAN untuk mengimplementasikan “Konsensus Lima Poin.” 

Menlu Jepang juga berbicara tentang pentingnya menjaga dan memperkuat tatanan ekonomi yang berbasis aturan, bebas dan adil, dan sangat menentang pemaksaan ekonomi.