TRIBUNNEWS.COM - Sebuah kasus pidana dibuka terhadap seorang anggota parlemen Ukraina yang diduga mengambil liburan mewah di Maladewa.

"Kasus pidana terhadap seorang anggota parlemen yang diduga mengambil liburan mewah di Maladewa yang melanggar larangan perjalanan pribadi ke luar negeri pada masa perang," Kantor Kejaksaaan Umum Ukraina mengumumkan pada Rabu (26/7/2023).

Dilansir Reuters, penyelidikan awal menemukan anggota parlemen melakukan perjalanan ke Polandia selama tiga hari untuk perjalanan bisnis.

Kemudian pejabat itu mengambil cuti sakit.

Baca juga: Puing-puing Roket China Kemungkinan Jatuh di Samudra Hindia, Sebelah Barat Maladewa

"Selama cuti itu ia rupanya berada di Maladewa bersama keluarganya," kata Kantor Kejaksaan Umum Ukraina.

"Anggota parlemen itu menginap di sebuah hotel di pulau pribadi Ithaafushi di Maladewa pada pertengahan Juli," kata Biro Investigasi Negara, yang menjalankan penyelidikan dengan Dinas Keamanan Ukraina.

Zelensky Cerca Pejabatnya di Pidato Harian

Presiden Volodymyr Zelensky tampaknya menyinggung langsung kasus tersebut dalam pidato malamnya pada Selasa (25/7/2023), lapor The Guardian.

Di kesempatan itu, ia mencerca korupsi dan pejabat yang melalaikan tanggung jawab mereka selama perang.

"Setiap pengkhianatan internal, setiap 'pantai' (liburan) atau pengayaan pribadi apa pun selain kepentingan Ukraina paling tidak memicu kemarahan. Kemarahan. Ingat itu," katanya.

Baik Zelensky, maupun jaksa penuntut, tidak menyebutkan nama anggota parlemen tersebut.

Baca juga: Mantan Presiden Maladewa Terluka Akibat Serangan Bom Rakitan

Kemungkinan Dipenjara 3 Tahun

Belum ada dakwaan yang diajukan dalam kasus tersebut.

Anggota parlemen itu kemungkinan besar akan diselidiki atas dugaan pemalsuan dokumen resmi tentang durasi hingga tujuan perjalanan bisnis.

Pemalsuan seperti itu dapat dihukum hingga tiga tahun penjara di Ukraina.

Sebenarnya, perjalanan pribadi ke luar negeri oleh pejabat Ukraina telah dilarang sejak Januari.

Sebagian besar pria Ukraina berusia 18-60 tahun juga dilarang meninggalkan negara itu di bawah (pengumuman) darurat militer yang diberlakukan ketika Rusia melancarkan invasi besar-besaran pada Februari 2022.

(Tribunnews.com/Andari Wulan Nugrahani)