Namun, peta kali ini berbeda karena garis tersebut sekarang mencakup 10 garis dan menampilkan Taiwan.

Baca juga: Catatan Bamsoet: Eskalasi Ketegangan di Laut China Selatan dan Dampaknya bagi Indonesia

Ketika ditanya tentang perubahan 9 menjadi 10 garis, juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Wang Wenbin, mengatakan Beijing tidak pernah ragu-ragu mengenai wilayahnya.

“Posisi Tiongkok terhadap masalah Laut China Selatan selalu jelas,” kata Wenbin.

“Pihak berwenang Tiongkok secara rutin memperbarui dan merilis berbagai jenis peta standar setiap tahun."

“Kami berharap pihak-pihak terkait dapat memandang hal ini secara obyektif dan rasional.”

5. Bagaimana tanggapan negara-negara tetangga?

Juru bicara Kementerian Luar Negeri, Taiwan Jeff Liu, mengatakan Taiwan "sama sekali bukan bagian dari Republik Rakyat Tiongkok" sebagai tanggapan atas dimasukkannya Taiwan ke dalam peta baru China.

“Tidak peduli bagaimana pemerintah Tiongkok memutarbalikkan posisinya terhadap kedaulatan Taiwan, hal itu tidak dapat mengubah fakta obyektif keberadaan negara kami,” kata Liu.

Sementara itu, Filipina meminta China untuk bertindak secara bertanggung jawab dan mematuhi kewajibannya berdasarkan hukum internasional.

Pada tahun 2016 lalu, keputusan arbitrase di Den Haag menyatakan bahwa sembilan garis putus-putus tersebut tidak memiliki dasar hukum.

“Upaya terbaru untuk melegitimasi kedaulatan dan yurisdiksi Tiongkok atas wilayah dan zona maritim Filipina tidak memiliki dasar berdasarkan hukum internasional,” kata Kementerian Luar Negeri Filipina.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Vietnam, Pham Thu Hang, mengatakan negaranya dengan tegas menolak klaim apa pun di Laut Timur oleh China yang didasarkan pada garis putus-putus.

Malaysia mengatakan, telah mengajukan protes diplomatik atas peta tersebut, seperti yang dilakukan India.

(oln/NW/Tribunnews/*)