TRIBUNNEWS.COM - Setelah menghadiri KTT OKI di Riyadh, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mendarat di Pangkalan Militer Andrews, Washington DC, Amerika Serikat, pada Minggu (12/11/2023), sekitar pukul 16.20 waktu setempat atau Senin (13/11/2023) waktu Indonesia.

Sesampainya di Washington DC, Presiden Jokowi disambut oleh Penjabat Kepala Protokol Amerika Serikat Ethan Rosenzweigh, Duta Besar Amerika Serikat untuk Republik Indonesia Sung Kim, Duta Besar Republik Indonesia untuk Amerika Serikat Rosan Perkasa Roeslani, dan Atase Pertahanan KBRI Washington DC Marsma TNI Tjahya Elang Migdiawan.

Kedatangan Presiden Jokowi di Amerika Serikat adalah untuk bertemu Presiden Amerika Serikat, Joe Biden.

Nantinya, pertemuan keduanya akan diadakan di Gedung Putih dan akan membahas situasi di Gaza.

Presiden Jokowi menilai, pertemuan ini menjadi kesempatan baik untuk menyuarakan posisi tegas Indonesia mengenai situasi di Gaza.

Ia juga menekankan, para pemimpin negara-negara OKI bersatu untuk membantu warga Palestina.

Baca juga: Jokowi Segera Temui Joe Biden, Minta Israel Bertanggung Jawab Atas Kekejaman di Palestina

“Kunjungan ini juga merupakan kesempatan baik untuk langsung menyampaikan hasil KTT OKI di Riyadh yang mencerminkan solidaritas negara-negara OKI untuk membela keadilan dan kemanusiaan,” ujar Presiden, dikutip dari Setkab.go.id.

Tanggapan Beberapa Ahli Terkait Kunjungan Presiden Jokowi di Washington DC

Kunjungan Presiden Jokowi ke Washington DC menimbulkan pertanyaan apakah ia akan menyerukan gencatan senjata di Gaza.

Masalah ini semakin memanas karena Rumah Sakit Indonesia yang terletak di utara Gaza, telah dikepung oleh pasukan Israel.

Namun terlepas dari situasi di Gaza, para ahli mengatakan kunjungan Presiden Jokowi ke Gedung Putih untuk membahas berbagai masalah.

Di antaranya, pemindahan ibu kota dan investasi serta perdagangan.

“Kemungkinan beliau akan membahas beberapa hal terkait investasi dan perdagangan, terutama terkait pemindahan ibu kota dan mineral penting seperti nikel, hilirisasi, dan produksi kendaraan listrik di Indonesia,” kata dosen pendamping di The Universitas Queensland, Ahmad Rizky M Umar, dikutip dari Al Jazeera.

Selain itu, Presiden Jokowi juga akan membahas keanggotaan Indonesia dalam Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD).