Kedua belah pihak saling menyalahkan atas gagalnya gencatan senjata, yang memungkinkan pembebasan 80 sandera Israel dengan imbalan 240 tahanan Palestina.

Dalam serangan yang belum pernah terjadi sebelumnya pada 7 Oktober, pejuang Hamas menerobos perbatasan militer Gaza ke Israel, menewaskan sekitar 1.200 orang.

Dari jumlah tersebut, sebagian besar warga sipil, dan menyandera sekitar 240 warga Israel dan orang asing, menurut pihak berwenang Israel.

Baca juga: Negosiasi Gagal, Israel Tarik Pelobi dari Qatar, Serangan ke Gaza Berlanjut

Israel berjanji untuk melenyapkan Hamas sebagai tanggapannya dan melancarkan kampanye udara dan darat yang telah menewaskan lebih dari 15.000 orang, sebagian besar adalah warga sipil, kata otoritas Hamas yang menguasai Gaza.

Kamala Harris Desak Israel Lindungi Warga Sipil di Gaza

Wakil Presiden Amerika Serikat (AS), Kamala Harris, telah meminta Israel untuk melindungi warga sipil di Gaza saat korban jiwa terus berjatuhan.

Harris juga mengatakan, Israel tetap memiliki hak yang sah untuk melakukan operasi militer terhadap Hamas.

“Ketika Israel mengejar tujuan militernya di Gaza, kami yakin Israel harus berbuat lebih banyak untuk melindungi warga sipil yang tidak bersalah,” kata Harris dalam sebuah konferensi pers di sela-sela KTT COP28.

Dalam pesan lain yang ditujukan kepada Israel, Harris mengatakan AS tidak akan mengizinkan relokasi paksa warga Palestina dari Gaza atau Tepi Barat, pengepungan Gaza, atau penataan ulang perbatasan Gaza.

“Komunitas internasional harus mendedikasikan sumber daya yang signifikan untuk mendukung pemulihan jangka pendek dan jangka panjang di Gaza."

"Sisalnya, membangun kembali rumah sakit dan perumahan, memulihkan listrik dan air bersih, serta memastikan toko roti dapat dibuka kembali dan diisi kembali,” ujarnya.

Peran Harris dalam pemerintahan semakin mendapat sorotan ketika presiden Joe Biden kembali mencalonkan diri untuk masa jabatan empat tahun kedua.

Dia ditugaskan membantu menyelesaikan serangkaian tantangan besar, mulai dari migrasi hingga aborsi dan hak memilih di dalam negeri.

(Tribunnews.com/Pravitri Retno W)