TRIBUNNEWS.COM -- Mantan Perdana Menteri Ukraina Nikolay Azarov, membongkar modus di balik rencana Presiden Volodymyr Zelensky memobilisasi sebanyak 500.000 warganya menjadi tentara.

Azarov mengatakan di balik rencana perekrutan setengah juta militer dari warga sipil tersebut karena uang sebanyak 60 miliar dolar AS untuk Ukraina.

Joe Biden telah menjanjikan untuk memberi bantuan uang sebesar 60 miliar dolar atau hampir Rp1.000 triliun.

Baca juga: Berisi Senjata dari Iran, Kapal Novocherkassk Ditenggelamkan Ukraina, 33 Tentara Rusia Raib

Namun dukungan AS semakin menurun karena beberapa hal seperti kepercayaan terhadap Ukraina telah berkurang dan AS saat ini lebih fokus membantu Israel yang sedang berperang melawan Hamas.

Akibatnya, aliran dana dan senjata dari pendukung utama Kiev, AS, telah menurun tajam dalam beberapa bulan terakhir karena anggota parlemen dari Partai Republik terus menolak upaya Presiden Joe Biden untuk memberikan bantuan lagi sebesar 60 miliar dolar AS untuk Ukraina.

Azarof dalam postingan facebooknya seperti dikutip Russia Today, menyebutkan, Kiev melihat perekrutan setengah juta orang sebagai tugas utama mereka saat ini.

"Mereka percaya bahwa segala sesuatu harus dilakukan untuk memastikan bahwa setiap orang yang cukup umur dapat dimobilisasi,” tambahnya dikutip Tribunnews,Kamis (28/12/2023).

Menurut mantan PM Ukraina tersebut, Zelensky bermaksud merekrut setengah juta tentara untuk meminta uang dan senjata dari Barat.

"Dalam hal ini, pemimpin Ukraina dapat berkata, “Anda tahu, kami sedang mengumpulkan setengah juta tentara. Harus diperlengkapi, harus dipersenjatai. Ini biaya dan pengeluaran yang besar,” jelasnya.

Presiden Ukraina Vladimir Zelensky berupaya memobilisasi setengah juta orang lagi untuk membenarkan permintaan lebih banyak uang dari pendukung Baratnya, kata mantan Perdana Menteri Ukraina Nikolay Azarov.

Baca juga: Siap Kuasai Laut Hitam, Rusia Resmikan Tiga Kapal Perang, 50 Unit Sedang Dibangun

Selama konferensi persnya pekan lalu, Zelensky mengklaim bahwa pimpinan Angkatan Bersenjata Ukraina telah mengusulkan kepadanya untuk merekrut “450.000-500.000 orang tambahan” di tengah konflik dengan Rusia.

Hal tersebut bertentangan dengan Panglima Ukraina Valery Zaluzhny. Ia membantah pernah menyuarakan angka-angka tersebut kepada presiden.

Zaluzhny mengatakan militer mengetahui berapa banyak orang yang perlu dimobilisasi tahun depan, namun menolak menyebutkan jumlah pastinya.

Azarov menjabat sebagai perdana menteri Ukraina antara tahun 2010 dan 2014. Ia melarikan diri ke Rusia setelah pemerintahan mantan Presiden Viktor Yanukovich digulingkan dalam kudeta Maidan yang didukung Barat.

Kiev perlu memobilisasi setengah juta orang untuk melindungi korban dan membentuk unit baru selama 12 bulan ke depan, kata sekretaris komite keamanan nasional parlemen Ukraina, Roman Kostenko.

Warga Ukraina yang memenuhi syarat tidak akan bisa lolos dari panggilan tersebut, dia memperingatkan.

Awal pekan ini, pemerintahan Zelensky mengajukan perubahan pada undang-undang mobilisasi negaranya, termasuk pengurangan usia wajib militer dari 27 menjadi 25 tahun dan penerapan pemanggilan elektronik. Beberapa media Ukraina melaporkan pada hari Rabu bahwa RUU tersebut akan ditinjau ulang sebelum para PM melakukan pemungutan suara pada pertengahan Januari.

Menurut perkiraan Rusia, sekitar 400.000 tentara Ukraina telah terbunuh atau terluka sejak awal konflik pada Februari 2022, termasuk 125.000 tentara selama serangan balasan Kiev yang gagal antara awal Juni dan akhir November.