TRIBUNNEWS.COM - Pemerintah Amerika Serikat (AS) mati-matian meminta persetujuan dari parlemen agar bisa mengirimkan bantuan lain untuk Ukraina.

Tempo hari AS sebenarnya sudah mengirimkan bantuan senilai $250 juta kepada negara bekas Uni Soviet yang tengah berperang melawan Rusia itu.

Namun, Direktur Kantor Manajemen dan Anggaran AS, Shalanda Young, mengatakan bantuan itu tidak cukup.

Young kemudian meminta parlemen untuk menyetujui bantuan lainnya. Dia bahkan menyebut situasi saat ini "mengerikan".

Adapun Presiden AS, Joe Biden, hanya memiliki kewenangan terbatas dalam pengiriman senjata ke Ukraina tanpa persetujuan parlemen.

Biden bisa mengirimkan senjata dari persediaan yang sudah ada, tetapi tidak bisa menambah senjata itu.

Sementara itu, Young mengeklaim Biden tidak akan mengirimkan senjata dalam jumlah besar ke Ukraina.

Baca juga: Perang Rusia-Ukraina Hari ke-683: Serangan Drone Rusia di Donetsk Tewaskan 11 Orang

Young mengkritik parlemen AS perihal pengiriman senjata. Dia memperingatkan bahwa dukungan militer untuk Ukraina itu penting.

"Ya, Kiev mungkin punya sedikit waktu dari pemberi bantuan lainnya untuk memastikan mereka bisa menstabilkan posisi dalam perang, mempertahankan layanan masyarakat," kata Young dikutip dari Sputnik News.

"Namun, apa yang terjadi pada [Uni Eropa], pada sekutu NATO, jika AS menarik dukungannya?" tanya dia.

Dia juga bertanya-tanya tentang keputusan apa yang akan diambil Ukraina apabila negara itu melihat AS berhenti membantu Ukraina.

Sementara itu, Ukraina kesusahan menghadapi Ukraina. Tahun lalu serangan balik Ukraina tidak membuahkan hasil yang memuaskan.

Ukraina meminta bantuan AS agar bisa tetap menjalankan pemerintahan.

Di sisi lain, ekonomi Rusia justru tetap stabil meski dihujani sanksi oleh Barat setelah menyerbu Ukraina.

Baca juga: Miliarder Rusia Melawan, Banknya Dicaplok Ukraina Hanya Dihargai Rp 309

Biden bertekad mendapatkan uang untuk Ukraina. Bahkan, demi tekadnya itu dia rela mengalah kepada Partai Republik mengenai kebijakan perbatasan,

Dia juga meneruskan banyak kebijakan pendahulunya, Donald Trump, perihal tembok perbatasan.

Upaya pemberian bantuan kepada Ukraina akan lebih sulit karena adanya kebijakan baru untuk mencegah pemerintah AS mengalami shutdown atau penghentian kegiatan.

Jika parlemen AS tidak bisa menyepakati RAPBN, layanan pemerintah akan terpaksa dihentikan dan pembayaran layanan sosial mungkin terlambat.

AS kehabisan uang

Sebelumnya, pemerintah AS memang mengakui tengah kehabisan uang untuk membantu Ukraina yang kini berperang melawan Rusia.

“Kita kehabisan uang dan sebentar lagi kehabisan waktu untuk membantu Ukraina,” tulis Direktur Anggaran Gedung Putih, Shalanda Young, dalam suratnya kepada Ketua DPR AS Mike Johnson, dikutip dari Euro News.

“Jika Parlemen tidak bertindak, pada akhir tahun ini kita akan kehabisan sumber daya untuk mengirimkan lebih banyak senjata dan peralatan ke Ukraina dan memasok material dari gudang militer AS,” kata dia menambahkan.

Baca juga: Ukraina Telah Bakar Dana Rp 3.154 Triliun Bantuan Barat Perangi Rusia, Lihat Hasilnya?

Sementara itu, dalam konferensi pers, Penasihat Keamanan Nasional AS, Jake Sullivan, mengatakan parlemen AS harus segera menentukan pilihan.

“Parlemen harus memutuskan apakah akan terus mendukung perjuangan demi kemerdekaan di Ukraina atau mengabaikan pelajaran yang telah kita pelajari dari sejarah dan mengizinkan [Presiden Rusia Vladimir] Putin menang,” kata Sullivan.

Surat dari Young itu dikirim saat Ukraina sedang mengalami masa-masa sulit. Serangan balik Ukraina gagal membuahkan hasil yang siginifikan.

Di sisi lain, Rusia telah melancarkan sejumlah serangan yang menekan Ukraina.

“Tak ada dana ajaib yang tersedia untuk mengatasi situasi darurat ini. Kita kehabisa uang dan segera kehabisan waktu,” tulis Young.

Baca juga: Seorang Pejabat Amerika Mengundurkan Diri, Tak Kuat dengan Cara-cara Joe Biden Menangani Perang Gaza

Biden pada tanggal 20 Oktober lalu telah meminta DPR untuk menyetujui bantuan sebesar lebih dari $100 miliar.

Bantuan itu digunakan untuk mengatasi situasi darurat internasional, misalnya membantu Israel dan Ukraina serta menghadapi Tiongkok.

Sebanyak $60 miliar dari bantuan itu ditujukan untuk membantu Ukraina melawan Rusia.

(Tribunnews/Febri)