TRIBUNNEWS.COM - Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu menegaskan kembali penolakannya terhadap negara Palestina dalam pidatonya yang berapi-api mengenai perang di Gaza.

Juru bicara resmi Presiden Palestina Mahmoud Abbas, Nabil Abu Rudeineh, menanggapi pernyataan Netanyahu itu.

Ia mengatakan, perdamaian hanya akan terwujud setelah berdirinya negara Palestina dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya di perbatasan pada 1967.

“Tidak akan ada keamanan dan stabilitas di kawasan ini tanpa pembentukan negara Palestina yang merdeka," ujarnya, Jumat (19/1/2024), dilansir Al Jazeera.

“Seluruh wilayah berada di ambang letusan gunung berapi karena kebijakan agresif yang dilakukan otoritas pendudukan Israel terhadap rakyat Palestina dan hak-hak sah mereka,” tambah dia.

Netanyahu Bersumpah Tak akan Ada Negara Palestina

Pada Kamis (18/1/2024), Benjamin Netanyahu menolak prospek pembentukan negara Palestina setelah perang Israel-Hamas di Gaza.

Bahkan, Netanyahu bersumpah untuk menentang Amerika Serikat (AS) mengenai masalah tersebut.

Ia juga membantah mengabaikan menteri pertahanannya atas kesepakatan pengiriman obat-obatan ke Gaza untuk para sandera Israel.

Netanyahu juga menuduh media Israel menyebarkan pesimisme mengenai kemajuan perang.

Dia mengatakan Hamas dan Iran berharap pemerintahannya jatuh dan pemilu diadakan di tengah perang.

Baca juga: Asalkan Tak Terkait Israel, Houthi Janjikan Jalur Aman bagi Kapal Rusia dan China di Laut Merah

Mengenai masalah kedaulatan Palestina, Netanyahu berbicara setelah adanya laporan pada Rabu (17/1/2024).

Pemerintahan Joe Biden mengabaikan perdana menteri untuk memajukan solusi dua negara.

Hal ini beberapa jam setelah Menteri Luar Negeri AS, Antony Blinken, mengatakan Israel tidak dapat mencapai keamanan sejati tanpa jalan menuju negara Palestina.

“Siapa pun yang berbicara tentang 'hari setelah Netanyahu', pada dasarnya berbicara tentang pembentukan negara Palestina dengan Otoritas Palestina," katanya, seperti diberitakan The Times of Israel.

Netanyahu dilaporkan menolak proposal minggu lalu dari Blinken yang akan membuat Arab Saudi menormalisasi hubungan dengan Israel, dengan imbalan Yerusalem setuju untuk memberi Palestina jalan menuju kenegaraan.

Meski demikian, Netanyahu menegaskan, pendiriannya tidak akan menghalangi Israel untuk memperluas lingkaran perdamaian ke negara-negara Arab baru, “bersama dengan teman-teman Amerika kita”.

Update Perang Israel-Hamas

Pemadaman telekomunikasi yang hampir total di Jalur Gaza memasuki hari ketujuh pada hari Jumat, sehingga menyulitkan informasi untuk keluar dari wilayah tersebut di tengah serangan Israel yang terus menerus.

Kementerian Luar Negeri Palestina menuduh Israel melakukan 15 'pembantaian', yang menewaskan 172 orang dengan kedok pemadaman komunikasi di Gaza.

Lima orang tewas akibat serangan udara Israel terhadap sebuah bangunan perumahan di sebelah barat Khan Younis di Gaza selatan.

Kondisi di rumah sakit Nasser milik Khan Younis menjadi 'tak tertahankan', menurut seorang dokter yang bekerja di sana, ketika Israel menyerang di sekitar fasilitas tersebut, yang menyebabkan ribuan orang mengungsi.

Baca juga: Israel Akui Bongkar Kuburan Massal Warga Gaza yang Jadi Korban Perang, Berdalih Cari Sandera

Departemen Luar Negeri AS mengatakan “dukungan terhadap Israel tetap kuat” meskipun PM Israel menolak pendirian AS mengenai pembentukan negara Palestina.

Pasukan Israel terus menguasai sebagian Tulkarem dan daerah sekitarnya di Tepi Barat yang diduduki di bawah pengepungan hari kedua.

Komando Pusat AS membenarkan laporan adanya serangan terhadap kapal milik AS di dekat Yaman, namun mengatakan kapal tersebut tidak rusak, bertentangan dengan klaim Houthi.

Setidaknya 24.620 orang tewas dan 61.830 luka-luka dalam serangan Israel di Gaza sejak 7 Oktober 2023.

Revisi jumlah korban tewas di Israel akibat serangan Hamas 7 Oktober mencapai 1.139 orang.

(Tribunnews.com/Nuryanti)

Berita lain terkait Konflik Palestina Vs Israel