Laporan Wartawan Tribunnews.com, Rina Ayu

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Para Menteri Luar Negeri (Menlu) ASEAN baru saja menyelesaikan pertemuan Retreat di Luang Prabang, Laos pada Senin (29/01).

Dalam kesempatan itu, para menlu membahas terkait Gaza.

Menlu RI Retno Marsudi menyesalkan, keputusan sejumlah negara yang menghentikan pemberian dana ke UNRWA (badan PBB khusus pengungsi).

Padahal saat ini rakyat Palestina sangat membutuhkan uluran tangan, terlebih ada 2,3 juta warga yang kini terancam kelaparan.

"Indonesia menyayangkan ditangguhkannya dukungan keuangan kepada UNRWA oleh beberapa negara donor, disaat para pengungsi Palestina sangat memerlukan bantuan," kata Retno seperti dikutip dalam press briefing. 

Indonesia pun mendukung investigasi secara terbuka, transparan serta kredibel terhadap tuduhan keterlibatan beberapa pegawai UNRWA.

"Namun penundaan dukungan keuangan terhadap UNRWA merupakan “collective punishment" terhadap pengungsi Palestina," ucapnya.

Adapun negara donor yang menghentikan pendanaan kebanyakan adalah sekutu Israel seperti Amerika Serikat (AS), Inggris, Italia, Australia, Belanda, Kanada, Finlandia, dan Jerman.

Diketahui, penghentian itu dilakukan setelah Israel menuduh 12 dari 13.000 (0,092 persen) staf badan PBB itu di Gaza, terlibat dalam serangan Hamas ke Israel pada 7 Oktober.

Sebanyak sembilan dari 12 orang yang dituduh Israel terlibat dalam serangan 7 Oktober, telah dipecat. Sedangkan satu orang telah dipastikan meninggal dunia, dan dua lainnya sedang dimintai klarifikasi.

Menlu Retno juga menegaskan bahwa ASEAN memiliki kesatuan sikap pada saat menyangkut isu principles, hukum internasional, hukum humaniter internasional, termasuk dalam menyikapi  situasi di Gaza.

"Saya sampaikan bahwa principles matter for ASEAN. Indonesia juga sangat prihatin melihat memburuknya situasi di Gaza. Indonesia juga melihat beberapa negara dunia menganut double standard untuk mensikapi situasi Gaza," kata mantam dubes RI untuk Belanda ini.

 Indonesia menekankan setiap manusia memiliki hak untuk dihormati yang sama, termasuk bangsa Palestina. 

"Dan Indonesia menyampaikan kita mencermati dari dekat keputusan ICJ atas kasus yang dibawa oleh Afrika Selatan. Keputusan ICJ mencerminkan sikap bahwa tidak ada satupun negara yang berada di atas hukum," urai dia.