Skandal Korupsi Guncang Ukraina, 5 Pejabat Tinggi Gelapkan Dana Perang Rp 633 M
5 pejabat Ukraina ditangkap akhir pekan ini atas tuduhanmencuri dana negara sebesar 40 juta dolar AS atau sekitar Rp 633 M.
Penulis: Farrah Putri Affifah
Editor: Tiara Shelavie
TRIBUNNEWS.COM - 5 pejabat Ukraina ditangkap akhir pekan ini atas tuduhan mencuri dana negara sebesar 40 juta dolar AS atau sekitar Rp 633 M.
Dana tersebut diketahui akan digunakan untuk membeli peralatan militer melawan Rusia.
Dinas Keamanan Ukraina (SBU) mengatakan penggelapan tersebut melibatkan pembelian 100.000 mortir untuk Angkatan Bersenjata Ukraina pada musim gugur 2022.
"Penyelidikan telah mengungkap pejabat Kementerian Pertahanan dan manajer pemasok senjata Lviv Arsenal, yang mencuri hampir 1,5 miliar hryvnia (40 juta dolar) dalam pembelian cangkang," kata Dinas Keamanan Ukraina (SBU), dikutip dari Al Jazeera.
Kementerian Pertahanan Ukraina membayar hampir seluruh dana kepada pemasok senjata Lviv Arsenal, dikutip dari CNN.
Akan tetapi SBU mengatakan amunisi tersebut tidak pernah diterima.
Sebaliknya, dana tersebut ternyata telah ditransfer ke rekening luar negeri, salah satunya yaitu Balkan.
Tuduhan skandal korupsi ini muncul ketika adanya perpecahan di AS mengenai apakah akan mengirimkan lebih banyak bantuan ke Ukraina, dengan beberapa kritikus menunjuk pada perjuangan Ukraina dalam memberantas korupsi, dikutip dari Yahoo News.
SBU mengatakan pada Sabtu malam bahwa lima orang telah didakwa, dengan satu orang ditahan ketika mencoba melintasi perbatasan Ukraina.
Apabila terbukti bersalah, 5 orang ini terancam hukuman 12 tahun penjara.
Dari hasil penyelidikan, ditemukan orang-orang yang bersekongkol dalam penggelapan dana ini.
Baca juga: Miss Jepang Asal Ukraina Sulut Kontroversi
Mereka adalah pejabat-pejabat tinggi Ukraina.
Pejabat yang dituduh berpartisipasi dalam skema ini termasuk kepala Departemen Kebijakan Militer dan Teknis, Pengembangan Persenjataan dan Peralatan Militer, serta kepala Lviv Arsenal.
“Menurut penyelidikan, mantan dan pejabat tinggi Kementerian Pertahanan serta pimpinan perusahaan afiliasi terlibat dalam penggelapan tersebut,” kata SBU.