Laporan Wartawan Tribunnews.com Namira Yunia Lestanti

TRIBUNNEWS.COM, GAZA – Mulai Februari mendatang UNRWA, badan PBB yang mengurusi pengungsi Palestina terancam tak dapat memberi bantuan pada jutaan warga Gaza.

Hal ini disampaikan langsung oleh bicara badan tersebut usai Israel menuding beberapa staf UNRWA terlibat dalam operasi infiltrasi Hamas pada 7 Oktober silam.

“Jika pendanaan tidak dilanjutkan, UNRWA tidak akan dapat melanjutkan layanan dan operasinya di seluruh wilayah, termasuk di Gaza, setelah akhir Februari,” kata juru bicara badan tersebut, dikutip dari Alarabiya.

Baca juga: Protes Kebijakan Joe Biden soal Perang di Gaza, Pegawai Pemerintah AS Rencanakan Puasa Satu Hari

Tudingan ini pertama kali dilontarkan pejabat Israel yang menyebut sejumlah anggota UNRWA memiliki hubungan dengan Hamas, tak sampai disitu pemerintah Israel juga menuduh Hamas dan kelompok-kelompok militan lainnya telah menggunakan bantuan serta fasilitas PBB untuk tujuan militer.

Imbas tudingan ini Amerika Serikat (AS) yang menjadi negara penyumbang terbesar untuk UNRWA dengan total sumbangan 343,9 juta dolar AS atau setara Rp5,4 triliun memutuskan untuk mengakhiri bantuannya.

Hal serupa juga turut dilakukan sejumlah negara Barat, mereka satu persatu memutuskan untuk menangguhkan pemberian dana bantuan kepada UNRWA. Diantaranya ada Kanada, Inggris, Kanada, Finlandia, Jerman, Italia, Belanda, Swiss, dan Australia.

Belum diketahui secara pasti sampai kapan penangguhan akan dilakukan, namun akibat tindakan ini 85 persen penduduk Gaza yang telah menjadi pengungsi terancam mengalami kekurangan makanan, air bersih, dan obat-obatan.

Sementara bantuan obat – obatan untuk 60 persen rumah sakit di Gaza tak dapat lagi disuplai oleh UNRWA pasca pendanaan lembaga ini dihentikan.

Merespon penangguhan yang dilakukan AS CS, Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) mengatakan penangguhan pendanaan terhadap UNRWA adalah sebuah hukuman kolektif yang dapat memperburuk situasi kemanusiaan di Gaza.

Senada dengan OKI, Sekretaris Jenderal Liga Arab, Ahmed Aboul Gheit menyebut langkah itu sebagai tindakan yang tidak bertanggung jawab dan beresiko membahayakan warga Palestina yang sudah rentan.

Baca juga: Hamas Inginkan Gencatan Senjata Permanen di Gaza Jika Negosiasi Pembebasan Sandera Dimulai

"Sangat disesalkan tindakan donatur utama Barat menangguhkan pendanaanya di tengah kondisi warga Palestina yang memburuk akibat perang," kata Aboul Gheit.

Sekjen PBB Bujuk Negara Barat Lanjutkan Pendanaan UNRWA

Untuk memulihkan kepercayaan negara Barat, PBB gerak cepat melakukan penyelidikan pada stafnya. Sementara itu UNRWA berulang kali mengatakan bahwa kapasitasnya di Gaza hanya memberikan bantuan kemanusiaan kepada pengungsi.

Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres bahkan turut membujuk Amerika Serikat (AS) dan negara-negara Barat untuk kembali menyalurkan pendanaan ke UNRWA, badan PBB yang mengurusi pengungsi Palestina.

Desakan serupa juga turut dilontarkan Sekretaris Jenderal Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) Hussein Al Sheikh yang meminta negara Barat segera membatalkan keputusan penangguhan pendanaan UNRWA untuk Palestina.

"Pada saat ini mengingat agresi yang terus berlanjut terhadap rakyat Palestina, kami perlu dukungan maksimal organisasi internasional dan tidak menghentikan dukungan dan bantuan ke mereka," kata Al Sheikh.