Sebagian Negara-negara Uni Eropa Jor-joran Bantu Israel di Perang Gaza, Sudah Jadi Mitra Genosida?

TRIBUNNEWS.COM- Krisis moral dihadapi negara-negara di Eropa terkait peran mereka dalam konflik antara Israel dan pejuang Palestina di Gaza.

Ini bukan kasus sederhana dari standar ganda Barat. Israel memandang Eropa sebagai antek, meskipun Eropa, secara kolektif, mempunyai beban ekonomi yang signifikan.

Eropa tetap diam ketika Israel mulai menggempur Jalur Gaza dengan keganasan yang hanya bisa berujung pada genosida.

Faktanya, Eropa tetap bungkam ketika kata ‘genosida’ dengan cepat menggantikan rujukan sebelumnya pada ‘perang Israel-Hamas’, yang dimulai pada tanggal 7 Oktober.

Mereka yang akrab dengan wacana dan tindakan politik Eropa mengenai Israel dan Palestina, pasti sudah menyadari bahwa sebagian besar pemerintah Eropa selalu berpihak pada Israel.

Namun, jika hal ini sepenuhnya benar, apa yang bisa kita ambil dari komentar terbaru Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, Josep Borrell, ketika ia tampak menyerang Israel pada tanggal 23 Januari, dan menuduh Israel menyebarkan kebencian dari generasi ke generasi?

Dalam konferensi pers bersama di Brussels dengan Menteri Luar Negeri Mesir, Sameh Shoukry dan Komisaris Uni Eropa untuk Perluasan, Oliver Varhelyi, Borell mengatakan bahwa Israel tidak dapat memiliki hak veto terhadap penentuan nasib sendiri rakyat Palestina.

Tapi apakah Borrell tulus mengatakannya? Rasa frustrasi Borrell terhadap Tel Aviv berasal dari kesadaran bahwa Israel tidak menganggap serius Eropa. Dia benar. Tel Aviv tidak pernah benar-benar melihat Brussel sebagai aktor politik yang kuat dan relevan dibandingkan dengan Washington, atau bahkan London.

Beberapa bulan terakhir ini semakin mengungkap hubungan yang tidak setara ini.

Segera setelah Operasi Banjir Al-Aqsa, para pemimpin Eropa – dimulai dengan Kanselir Jerman Olaf Scholz, Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni dan Presiden Perancis Emmanuel Macron – berbondong-bondong ke Tel Aviv untuk, seperti kata-kata Perdana Menteri Belanda, Mark Rutte, menegaskan kembali bahwa “ Israel mempunyai hak untuk membela diri”.

Namun dukungan Eropa melebihi sekadar dukungan bahasa atau politik. Bantuan ini juga datang dalam bentuk dukungan militer dan intelijen.

“Pada 2 November, pemerintah Jerman telah menyetujui ekspor peralatan pertahanan senilai hampir 303 juta euro ($323 juta) ke Israel,” lapor Reuters, membandingkan jumlah besar tersebut dengan ekspor pertahanan senilai 32 juta euro. yang disetujui oleh Berlin sepanjang tahun 2022. Ini hanyalah salah satu contoh.

Meskipun Amerika tidak segan-segan mengambil peran sebagai mitra dalam perang Gaza, posisi UE tampaknya tidak jujur dan, paling banter, tidak konsisten secara moral.

Misalnya, Macron yang antusias ingin membentuk koalisi militer mirip anti-ISIS untuk menargetkan Hamas, meskipun para pemimpin Spanyol dan Belgia bersama-sama menyerukan gencatan senjata permanen dalam konferensi pers di perbatasan Rafah Mesir pada 24 November.

Borrell awalnya melakukan pendekatan terhadap perang genosida dari sudut pandang yang sepenuhnya pro-Israel. “Saya bukan pengacara,” katanya ketika ditanya dalam sebuah wawancara pada November lalu apakah Israel melakukan kejahatan perang di Gaza. Semenit kemudian, dia menegaskan bahwa Operasi Banjir Al-Aqsa yang dilakukan Hamas tidak diragukan lagi merupakan kejahatan perang".

Ini bukan kasus sederhana dari standar ganda Barat. Israel memandang Eropa sebagai antek, meskipun Eropa, secara kolektif, mempunyai beban ekonomi yang signifikan, yang, hanya dalam kasus Israel, mereka menolak untuk menerjemahkannya ke dalam pengaruh politik. Sampai Brussel belajar menyelesaikan dikotomi ini, kebijakan luar negerinya yang aneh akan terus berlanjut.

Salah satu alasan mengapa Israel memandang Eropa sebagai aktor politik yang lebih rendah dibandingkan dengan Washington adalah karena negara-negara Eropa telah mengaitkan sebagian besar agenda kebijakan luar negeri mereka dengan Amerika Serikat yang, pada gilirannya, dimotivasi oleh agenda dan kepentingan Tel Aviv.

Begini Cara kerjanya. Ketika Macron bergabung dengan Biden dalam mendukung Israel tanpa syarat di awal perang, Netanyahu mengatakan bahwa dia “sangat menghargai” posisi Perancis. Namun ketika, pada tanggal 11 November, Macron berani mengkritik pembunuhan Israel terhadap perempuan dan bayi di Gaza, Netanyahu langsung mengecam, menuduh Macron melakukan “kesalahan serius secara faktual dan moral”.

Perlahan-lahan, Eropa mulai mengembangkan posisi yang lebih kuat di Gaza, meskipun tentu saja tidak cukup kuat untuk menuntut diakhirinya perang atau mengancam konsekuensinya jika perang tidak diakhiri. Pada tanggal 22 Januari, UE mengadakan pertemuan tingkat menteri, mengundang Menteri Luar Negeri Israel Yisrael Katz dan Menteri Luar Negeri Palestina Riyad al-Maliki untuk hadir.

Konferensi ini merupakan upaya lemah Eropa untuk memberi sinyal kesiapan UE untuk menegaskan dirinya sebagai aktor politik yang relevan di Timur Tengah.

Namun kenyataannya, UE dimotivasi oleh faktor-faktor lain, termasuk lampu hijau dari Pemerintahan Biden, yang akhir-akhir ini semakin frustrasi dengan Netanyahu karena menolak untuk terlibat dalam wacana Washington mengenai visi masa depan dan solusi dua negara.

Selain itu, ketidakstabilan regional, baik di Laut Merah atau di Lebanon, yang merupakan akibat dari perang, terus menimbulkan risiko langsung terhadap kepentingan ekonomi dan strategis Eropa di wilayah tersebut.

(Sumber: Palestine Chronicle)