TRIBUNNEWS.COM - Pemerintah Arab Saudi memastikan bahwa negara tersebut tidak akan melakukan normalisasi hubungan dengan Israel.

Arab Saudi hanya mau menjalin kembali hubungan dengan Israel apabila Palestina diakui sebagai negara independen sesuai batas tahun 1967 dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya.

Dalam pernyataan yang dirilis Rabu (7/2/2024), Arab Saudi juga menuntut agar agresi di Gaza dihentikan.

Pernyataan tersebut diterbitkan oleh Kementerian Luar Negeri Arab Saudi yang dipimpin oleh Faisal bin Farhan Al Saud.

Hal ini diungkapkan Kementerian Luar Negeri Arab Saudi guna membantah klaim Juru Bicara Dewan Keamanan Nasional Amerika Serikat (AS), John Kirby.

Sebelumnya, John Kirby secara sepihak mengklaim Arab Saudi dan Israel siap untuk melanjutkan pembicaraan normalisasi.

Wacana menormalisasi hubungan antara Arab Saudi dengan Israel sendiri telah dibahas sejak negara mereka memberikan persetujuan kepada tetangganya, Uni Emirat Arab (UEA) dan Bahrain untuk melakukan hal serupa.

Diketahui sebelumnya, UEA dan Bahrain kembali menjalin hubungan dengan Israel yang dijembatani oleh Amerika Serikat pada 2020 lalu.

Namun demikian, Arab Saudi yang memberi persetujuan ke UEA dan Bahrain akan kebijakan tersebut kemudian menunda rencana negaranya sendiri untuk menormalisasi hubungan dengan Israel.

Keengganan Arab Saudi menjalin hubungan dengan Israel terjadi setelah perang antara kelompok militan Hamas dan pasukan Israel meningkat pada tanggal 7 Oktober tahun lalu.

Berikut adalah pernyataan resmi yang dirilis Kementerian Luar Negeri Arab Saudi terkait normalisasi dengan Israel.

Baca juga: Nikaragua Ancam Seret Jerman, Kanada, Belanda, Inggris ke ICJ karena Diduga Bantu Israel Serang Gaza

Pernyataan Kementerian Luar Negeri Arab Saudi

Kementerian Luar Negeri menyatakan bahwa terkait diskusi antara Kerajaan Arab Saudi dan Amerika Serikat tentang proses perdamaian Arab-Israel, dan dengan mempertimbangkan apa yang telah dikaitkan dengan Juru Bicara Keamanan Nasional AS,

Kementerian Luar Negeri menegaskan bahwa posisi Kerajaan Arab Saudi selalu teguh dalam masalah Palestina dan kebutuhan bagi saudara Palestina untuk memperoleh hak-hak sah mereka.

Kerajaan telah menyampaikan posisi teguhnya kepada administrasi AS bahwa tidak akan ada hubungan diplomatik dengan Israel kecuali negara Palestina yang independen diakui di batas 1967 dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya,

dan bahwa agresi Israel terhadap Jalur Gaza harus dihentikan dan semua pasukan pendudukan Israel mundur dari Jalur Gaza.

Kerajaan mengulangi seruannya kepada anggota tetap Dewan Keamanan PBB yang belum mengakui negara Palestina, untuk mempercepat pengakuan negara Palestina di batas 1967, dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya,

Hal ini perlu dilakukan agar rakyat Palestina dapat memperoleh hak-hak sah mereka dan agar perdamaian yang komprehensif dan adil tercapai untuk semua.

(Tribunnews.com/Bobby WIratama)