TRIBUNNEWS.COM - Mantan Perdana Menteri (PM) Thailand, Thaksin Shinawatra didakwa menghina kerajaan atas komentar yang dilontarkan hampir 10 tahun yang lalu.

Para pejabat pada Selasa (6/2/2024)  mengatakan, polisi Thailand menuduh Shinawatra menghina monarki dalam sebuah wawancara yang berlangsung pada 2015 di Korea Selatan (Korsel).

Dakwaan tersebut diajukan menjelang Thaksin Shinawatra mendapat pembebasan bersyarat.

Meski belum jelas apakah kasus ini akan dilanjutkan, Thaksin Shinawatra merupakan tokoh politik terbaru di Thailand yang menghadapi tuntutan berdasarkan Undang-undang Lese Majeste, sebuah undang-undang ketat di negara tersebut.

Pengaduan tersebut diajukan oleh pemerintah militer setelah menggulingkan pemerintahan yang dipimpin saudara perempuan Thaksin, Yingluck Shinawatra pada Mei 2014.

Thaksin telah berulang kali berjanji setia kepada monarki.

Juru bicara kantor Kejaksaan Agung, Prayuth Pecharakun mengatakan, lamanya penundaan dalam menindaklanjuti pengaduan tersebut disebabkan oleh ketidakhadiran Thaksin sebelumnya di negara tersebut.

Miliarder kontroversial ini pernah dua kali menjadi perdana menteri.

Namun ia digulingkan dalam kudeta tahun 2006 dan baru kembali dari pengasingan pada Agustus 2023.

Dia segera dijebloskan ke penjara atas tuduhan korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan.

Pria berusia 74 tahun itu segera dipindahkan ke rumah sakit polisi, hanya satu satu setelah dikurung dalam penjara dan telah menjalani setidaknya dua operasi.

Baca juga: Demi Lolos dari Hukuman Penjara, Mantan PM Thailand Thaksin Shinawatra Mohon Pengampunan Kerajaan

"Jaksa akan menunggu polisi menyelesaikan penyelidikan mereka sebelum memutuskan apakah akan melanjutkan kasus ini," kata Prayuth.

Thaksin membantah tuduhan tersebut dan telah menulis surat kepada jaksa agung untuk meminta perlakuan yang adil, tambahnya.

Pelanggaran serius

Menghina mahkota atau monarki merupakan pelanggaran serius di Thailand, di mana konstitusi menyatakan Raja harus ditempatkan pada posisi “pemujaan yang dihormati”.