Mereka yang Bertanggung Jawab atas Kejahatan Israel Harus Dihukum, Kata Mantan Duta Besar Cile

TRIBUNNEWS.COM- Kelompok pengacara asal Cile berpendapat, mereka yang bertanggung jawab atas kejahatan Israel harus dihukum.

Hal itu diungkapkan oleh pengacara yang juga mantan duta besar Cile untuk beberapa negara Timur Tengah.

Genosida yang dilakukan Israel terhadap warga Palestina di Jalur Gaza masih terus berlangsung setelah empat bulan.

Upaya Afrika Selatan di Mahkamah Internasional (ICJ) dan demonstrasi rakyat di seluruh dunia telah gagal untuk membawa kematian dan kehancuran ke tingkat yang lebih besar.

Meski demikian, masyarakat dan aktivis solidaritas di seluruh Amerika Latin setidaknya tidak berputus asa atas kesepakatan gencatan senjata.

Pengacara Cile dan mantan duta besar Nelson Hadad dan 100 rekannya,  mengambil langkah lebih jauh dalam solidaritas mereka dan mengajukan pengaduan ke Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) di Den Haag terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.

Baca juga: Israel Tolak Gencatan Senjata di Gaza, Hamas Sebut Tujuan Netanyahu Adalah Genosida

Mereka menuduhnya melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan, genosida dan kejahatan perang di Gaza, yang semuanya melanggar Konvensi Jenewa Keempat tahun 1949.

“Kami menyerahkan surat-surat tersebut kepada jaksa ICC pada bulan Desember, dengan penjelasan setebal 46 halaman di mana kami membuktikan pelanggaran pidana yang kami kaitkan padanya,” jelas Hadad.

“Kejahatan pemindahan paksa, pemboman tanpa pandang bulu terhadap kota, rumah sakit, kamp pengungsi, sekolah, masjid dan gereja telah dilakukan, tanpa pembedaan apapun.”

Menurut pendapat para pengacara Chili ini, pembalasan Israel terhadap serangan Hamas pada 7 Oktober tidak proporsional. “Ini adalah hukuman kolektif terhadap penduduk sipil di Gaza, dengan pemindahan massal secara paksa dan pemusnahan sedikitnya 27.000 warga sipil serta melukai 69.000 lainnya, sebagian besar dari mereka adalah anak-anak dan perempuan. Setidaknya 8.000 orang hilang, diperkirakan tewas. Hal ini seharusnya menantang kesadaran moral umat manusia.”

Tindakan tersebut, ujarnya, dapat merupakan kejahatan genosida, kejahatan perang, dan kejahatan terhadap kemanusiaan, sesuai dengan pasal 6, 7 dan 8 Statuta Roma yang membentuk Pengadilan Kriminal Internasional.

Hadad menjabat sebagai Duta Besar Cile untuk Yordania, Irak dan Mesir. Beliau adalah Profesor Hubungan Internasional di Central University of Chile (UCEN).

Sebagai pengacara utama kelompok yang mengajukan pengaduan terhadap Benjamin Netanyahu di ICC, dia yakin bahwa apa yang kita saksikan di Gaza adalah “pemusnahan” suatu bangsa.

“Mereka melakukan pengepungan total di Gaza karena mereka memutus semua pasokan dasar tanpa air, tanpa listrik, tanpa makanan, tanpa obat-obatan, tanpa bahan bakar. Orang-orang Palestina diperlakukan dengan cara yang tidak bermoral dan brutal tanpa batas yang mencerminkan dehumanisasi total terhadap mereka sebagai sebuah bangsa,” kata profesor tersebut.

“Buktinya sudah jelas, tidak perlu dibicarakan. Kami mengimbau hati nurani moral umat manusia. Mengapa kekuatan hukum harus mengalahkan kekuatan mereka yang dianggap mempunyai izin untuk melakukan kejahatan ini tanpa mendapat hukuman?”

Ia menekankan bahwa semua negara berada dalam bahaya jika impunitas ini dibiarkan terus berlanjut. “Itulah mengapa mereka semua harus mengutuk kejahatan Israel, mengecam para penjahat perang, memastikan bahwa mereka bertanggung jawab dan menghadapi hukuman sesuai dengan hukuman Statuta Roma.”

Meksiko dan Chile masing-masing telah mengajukan kasus mengenai Israel dan Palestina ke Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) dan memintanya untuk menyelidiki kejahatan yang dilakukan terhadap warga Palestina di tengah agresi Israel yang sedang berlangsung di Jalur Gaza sejak 7 Oktober. Para pengacara dan organisasi hak asasi manusia yakin bahwa hal ini akan menghasilkan tindakan nyata.

“Baik Meksiko maupun Chile adalah negara demokratis yang prinsip panduan kebijakan luar negerinya didasarkan pada hak asasi manusia sebagai nilai universal yang harus dipenuhi setiap saat, dalam segala keadaan, dan di mana pun,” kata Hadad.

“Posisi Presiden Chile Gabriel Boric terhadap Palestina sudah sangat pasti dan jelas dalam dua tahun terakhir. Dia tidak punya agenda pribadi mengenai hal itu; pembelaan Palestina sejalan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan hukum humaniter internasional.”

Dia mencatat bahwa Boric mengatakan kepada Majelis Umum PBB di New York bahwa Palestina mempunyai hak untuk menentukan nasib sendiri, dan hak untuk mendirikan negaranya yang berdaulat dan merdeka. Boric juga mengkritik tindakan pemerintah Israel sejak Perang Enam Hari tahun 1967 yang melanggar Resolusi 242 Dewan Keamanan PBB, dan menuntut penarikan Israel dari wilayah Palestina yang diduduki.

Hadad dan rekan-rekan hukumnya yang telah menyerahkan berkas mereka terhadap Netanyahu ke ICC yakin bahwa baik kasus mereka maupun kasus Pemerintah Chile akan membawa para penjahat perang ke pengadilan. Kejahatan seperti itu tidak bisa dibiarkan begitu saja, tegasnya.

“Itulah sebabnya kami mengajukan gugatan ke ICC; untuk membawa mereka ke pengadilan, untuk menerapkan keadilan universal dan agar mereka dihukum.”

(Sumber: Middle East Monitor)