Takut Dimata-matai China Lewat Mobil Pintar, Amerika Bikin Aturan Khusus
Peraturan Tiongkok mengharuskan produsen mobil menyimpan data mereka di dalam wilayah negaranya.
Penulis: Lita Febriani
Editor: Seno Tri Sulistiyono
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Lita Febriani
TRIBUNNEWS.COM - Semakin gencarnya produsen mobil China melakukan ekspansi ke berbagai negara menimbulkan kekhawatiran bagi pemerintah Amerika Serikat (AS).
Gedung Putih sedang berusaha untuk memberlakukan peraturan baru yang akan membatasi kemampuan produsen mobil Tiongkok untuk menjual kendaraan dengan koneksi tinggi di Negeri Paman Sam.
Peraturan ini bertujuan untuk melindungi data Amerika, bahkan jika pembuat mobil menggunakan pabrik perakitan Meksiko sebagai sarana untuk memotong tarif terhadap kendaraan buatan Tiongkok.
Baca juga: Volkswagen dan Vivo Kerja Sama Kembangkan Konektivitas Mobil Pintar
Aturan ini dirancang untuk mencegah apa yang disebut "mobil pintar" mengumpulkan informasi sensitif tentang warga Amerika dan menyebarkannya ke negara-negara yang menimbulkan kekhawatiran keamanan data bagi pemerintah AS.
Melansir Carscoops, pemerintahan Biden khawatir bahwa kumpulan data yang dikumpulkan oleh "mobil pintar" yang sangat terhubung untuk membuat fitur, seperti teknologi bantuan pengemudi dapat digunakan untuk memata-matai orang Amerika secara efektif.
Sebagai informasi, peraturan Tiongkok mengharuskan produsen mobil menyimpan data mereka di dalam wilayah negaranya.
AS bukanlah negara pertama yang khawatir tentang penggunaan data yang dikumpulkan oleh kendaraan.
Kendaraan Tesla dilarang memasuki lokasi militer tertentu di Tiongkok, karena kekhawatiran mengenai gambar yang dikumpulkan kamera mereka digunakan untuk memata-matai negara tersebut.
Pelemahan ekonomi di Tiongkok menyebabkan produsen mobil di negara tersebut lebih bergantung pada ekspor.
Beberapa produsen mobil mungkin mempertimbangkan untuk menghindari tarif masuk barang ke Amerika dengan mendirikan pabrik perakitan di negara-negara terdekat, seperti Meksiko.
Aturan privasi data baru ini akan berupaya mengatasi kekhawatiran tersebut. Seorang sumber mengatakan bahwa para pejabat sedang melakukan studi kebijakan besar-besaran, mungkin aturan bersandar pada otoritas Departemen Perdagangan yang ada untuk mengatur bagaimana teknologi informasi dan komunikasi digunakan.