TRIBUNNEWS.COM - Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu telah menyetujui pembatasan masuknya warga Palestina yang tinggal di Israel dan Yerusalem ke Masjid Al-Aqsa selama bulan suci Ramadhan.

Menurut laporan Channel 13 Israel, ini merupakan usulan Menteri Kepolisian Itamar Ben-Gvir yang akhirnya disetujui oleh Netanyahu.

Namun sebelumnya, badan keamanan dalam negeri Israel, Shin Bet telah memperingatkan keputusan ini akan memperburuk ketegangan, dikutip dari Al Mayadeen.

Pasalnya, jika aturan ini diputuskan, maka akan ada potensi gangguan antara warga Palestina di Israel dan polisi Israel.

Tidak hanya itu, badan kemanan tersebut memperingatkan bahwa keputusan ini dapat menyebabkan gangguan yang lebih "berbahaya" dibandingkan meletusnya ketegangan di Yerusalem, Tepi Barat, dan wilayah sekitarnya pada tahun 1948.

Netanyahu dilaporkan akan membuat keputusan resmi mengenai aturan ini dalam beberapa hari mendatang.

“Masuknya umat Palestina ke Masjid Al-Aqsa selama Ramadhan akan dibatasi,” lapor saluran tersebut, dikutip dari Anadolu Ajansi.

Namun berbeda dengan Ben-Gvir, Menteri Keamanan Yoav Gallant dan Menteri Kabinet Perang Benny Gantz menentang Netanyahu.

Menurut keduanya, sebuah kesalahan besar bagi Netanyahu karena telah mengabikan lembaga keamanan,

Gantz mengatakan keputusan ini akan merusak persatuan dan kesatuan pemerintahan.

“Ini bukan persatuan dan bukan kabinet. Ini bukan cara kami bekerja,” kata Gantz.

Baca juga: Presiden Brasil Kecam Israel, Samakan Genosida di Gaza dengan Perlakuan Hitler

Sejak awal perang di Jalur Gaza, polisi Israel telah membatasi akses Muslim Palestina ke Masjid Al-Aqsa setiap hari Jumat.

Meskipun ada pembatasan yang dilakukan oleh polisi Israel, warga Palestina yang dapat memasuki Masjid Al-Aqsa untuk melaksanakan sholat Jumat sekitar 25.000 pada Jumat lalu.

Ini merupakan pertama kalinya jumlah warga Palestina terbanyak yang melaksanakan Sholat Jumat di Masjid Al-Aqsa.