Jerman sejauh ini setuju untuk mengirimkan kendaraan lapis baja dan peralatan pelindung kepada pendudukan.

Belakangan, majalah berita Jerman Der Spiegel melaporkan pada 17 Januari kalau  pemerintah juga sedang meninjau pengiriman amunisi High Explosive Anti-Tank (HEAT) yang diminta oleh pendudukan dan berencana untuk menyetujuinya dan mengirimkannya.

Pemerintah Israel meminta lebih dari 10.000 peluru tank 120mm dari Jerman pada bulan November tahun lalu, dan permintaan ini dibahas dengan sangat rahasia oleh Kantor Perdana Menteri Jerman dan Kementerian Pertahanan, Luar Negeri, dan Ekonomi.

Hubungan Lama Inggris dan Israel

Sejak tahun 1967, Inggris telah memasok peralatan militer kepada pendudukan Israel, termasuk sekitar 15 persen komponen jet tempur F-35 yang digunakan dalam serangan udara di Gaza.

Dalam proyek F-35, enam perusahaan Inggris berpartisipasi, dua di antaranya menjual rudal kepada pendudukan.

Selain itu, beberapa perusahaan, seperti produsen pertahanan Israel Elbit Systems, memiliki lisensi untuk memperdagangkan peralatan militer di Inggris.

Organisasi hak asasi manusia Palestina Al-Haq dan Global Legal Action Network (GLAN) yang berbasis di Inggris telah mengajukan gugatan hukum terhadap Inggris di Pengadilan Tinggi Inggris pada 13 Desember 2023.

Mereka berpendapat, izin ekspor pemerintah Inggris untuk senjata yang mampu digunakan dalam tindakan Israel di Gaza melanggar hukum internasional.

Lisensi ini mencakup berbagai kategori, termasuk komponen radar militer, peralatan penargetan, pesawat tempur, kapal angkatan laut, dan banyak lagi.

Sejak tahun 2015, terdapat 472 juta pound dalam bentuk hibah lisensi standar bernilai terbatas dan 58 lisensi terbuka bernilai tak terbatas kepada Israel.

Untuk hal yang terakhir ini, Inggris dilaporkan tidk transparan dan memungkinkan jumlah hibah senjata  yang tidak terbatas.

Respons Publik Italia

Sedangkan di Italia, tanggapan masyarakat terhadap perang Israel di Gaza sangat menonjol.

Pada  16 November, pemimpin partai oposisi Gerakan Bintang Lima, mantan Perdana Menteri Giuseppe Conte, menyerukan penghentian segera pasokan senjata ke pendudukan.

Demikian pula, pemimpin oposisi utama Partai Demokrat, Enrico Letta, mendesak pemerintah Italia  untuk menghentikan penjualan senjata kepada pendudukan pada 20 Januari, menekankan kalau  Italia tidak dapat mengambil risiko menjual amunisi yang dapat dianggap sebagai kejahatan perang.