Sementara AS siap melindungi Israel dengan memveto rancangan resolusi Aljazair pada hari Selasa, Direktur International Crisis Group PBB Richard Gowan mengatakan Israel akan lebih khawatir dengan teks yang dirancang Washington.

"Fakta sederhana bahwa AS mengajukan usulan ini adalah peringatan bagi Netanyahu," kata Gowan, dikutip dari Reuters.

"Ini adalah sinyal terkuat yang dikirimkan AS di PBB sejauh ini bahwa Israel tidak dapat bergantung pada perlindungan diplomatik Amerika tanpa batas waktu," lanjutnya.

Misi Israel untuk PBB di New York tidak segera menanggapi permintaan komentar mengenai rancangan AS tersebut.

Baca juga: Pakar PBB Usut Perlakuan Keji Israel Terhadap Wanita dan Anak Palestina, Sebut Ada Dugaan Penyiksaan

Pejabat senior kedua di pemerintahan AS, yang tak mau menyebutkan namanya, mengatakan rancangan undang-undang AS tidak menyarankan apapun tentang dinamika hubungan tertentu, baik dengan Israel atau mitra lain yang mereka miliki.

Rancangan undang-undang AS tersebut akan mengutuk seruan beberapa menteri Israel agar pemukim Yahudi pindah ke Gaza dan menolak segala upaya perubahan demografis atau teritorial di Gaza yang akan melanggar hukum internasional.

Resolusi tersebut juga akan menolak "tindakan apa pun yang dilakukan pihak mana pun yang mengurangi wilayah Gaza, baik sementara maupun permanen, termasuk melalui pembentukan zona penyangga secara resmi atau tidak resmi, serta penghancuran infrastruktur sipil secara luas dan sistematis".

Reuters melaporkan pada bulan Desember bahwa Israel mengatakan kepada beberapa negara Arab bahwa mereka ingin membuat zona penyangga di dalam perbatasan Gaza untuk mencegah serangan setelah perang berakhir.

Perang dimulai ketika para pejuang dari kelompok militan Hamas yang menguasai Gaza menyerang Israel pada 7 Oktober, menewaskan 1.200 orang dan menyandera 253 orang, menurut penghitungan Israel.

Baca juga: Israel Ancam Lancarkan Serangan Darat ke Rafah, Ini Reaksi AS, Jerman, Arab Saudi dan Afrika Selatan

Sebagai pembalasan, Israel melancarkan serangan militer ke Gaza yang menurut otoritas kesehatan telah menewaskan hampir 29.000 warga Palestina dan ribuan mayat lainnya dikhawatirkan hilang di tengah reruntuhan.

Pada bulan Desember, lebih dari tiga perempat dari 193 anggota Majelis Umum PBB memilih untuk menuntut gencatan senjata kemanusiaan segera.

Resolusi-resolusi Majelis Umum tidak bersifat mengikat namun mempunyai bobot politik, mencerminkan pandangan global mengenai perang.

(Tribunnews.com/Whiesa)