TRIBUNNEWS.COM -- Bulan depan Rusia akan menggelar pemilihan Presiden. Permasalahan politik di dalam negeri pun bermunculan.

Sejumlah "gangguan" disebut-sebut datang dari luar negeri. Bukan dari pemerintah asing yang berlawanan saat ini, akan tetapi justru berasal dari warganya yang kabur ke luar negeri.

Diplomat senior Rusia Gennady Askaldovich mengatakan keberadaan mereka di luar negeri justru menjadi masalah serius bagi Rusia.

Baca juga: Sosok Yekaterina Duntsova, Calon Presiden Lawan Vladimir Putin di Pilpres Rusia 2024

"Mereka berusaha melakukan provokasi menjelang pemilihan presiden," kata Askaldovich dikutip dari Russia Today, Rabu (21/2/2024).

Menjelang pemilu, ujarnya, sebagian warga Rusia kembali ke negaranya untuk memilih calonnya.

Namun banyak pula yang meninggalkan negara itu dengan sikap yang apolitis, namun yang disesalkan adalah sebagiannya lagi menyebarkan Russofobia (ketakutan pada Rusia).

"Sejauh yang kami tahu, bersiap melakukan berbagai macam provokasi menjelang dan selama pemilu,” ujarnya, namun ia tak merinci plot spesifik apa pun.

Askaldovich menyebut salah satu orangnya adalah Boris Nadezhdin, politikus yang gagal mendaftar sebagai kandidat capres Rusia.

Nadezhdin yang mencalonkan diri dalam platform pro-Barat tak diterima dalam pencalonannya karena KPU-nya Rusia menemukan penggelembungan tanda-tangan warga. Tanda tangan tersebut dianggap tidak sah.

Karena kecewa tak bisa masuk kandidat capres, Nadezhdin kabur ke luar negeri dan melakukan 'black champaign' terhadap Rusia.

Baca juga: Perang Rusia-Ukraina Hari Ke-727, Pilot Helikopter Rusia yang Membelot ke Ukraina Tewas di Spanyol

“Sekarang rasa frustrasi dan agresi mereka akan dialihkan ke misi diplomatik kami,” dia memperingatkan.

“Kami melakukan banyak upaya sosialisasi kepada warga yang patriotik, meminta mereka, jika memungkinkan, untuk membantu mencegah ledakan ekstremis yang dilakukan oleh para pengungsi,” kata Askaldovich yang menjabat duta besar.

Menurut Pusat Penelitian Opini Publik Rusia (VTSIOM), sebanyak 200.000 warga Rusia yang disebut “relokasi” – yang berarti mereka yang telah meninggalkan negara tersebut dalam dua tahun terakhir – berhak ikut serta dalam pemilihan presiden pada 17 Maret.

Menurut Askaldovich, Kementerian Luar Negeri juga menghadapi kesulitan lain dalam mempersiapkan penyelenggaraan pemilihan presiden di luar negeri karena “kebijakan destruktif dari negara-negara yang tidak bersahabat,” terutama di negara-negara Barat.