Pengadilan tinggi Inggris Membatalkan Gugatan yang Berupaya Memblokir Penjualan Senjata ke Israel

TRIBUNNEWS.COM- Pengadilan tinggi Inggris membatalkan gugatan yang berupaya memblokir penjualan senjata ke Israel.

Dokumen pengadilan mengungkapkan bahwa London menyimpan kekhawatiran serius mengenai pelanggaran hukum internasional yang dilakukan Israel sejak awal November.

Pengadilan Tinggi Inggris pada 19 Februari menolak gugatan yang bertujuan menghentikan penjualan senjata ke Israel, empat bulan setelah Tel Aviv memulai kampanye pembersihan etnis di Gaza.

Organisasi hak asasi manusia Palestina Al Haq dan Global Legal Action Network (GLAN), yang berbasis di Inggris, memprakarsai gugatan terhadap Departemen Bisnis dan Perdagangan Inggris.

Kedua kelompok tersebut mengumumkan akan segera mengajukan banding setelah pemberhentian pengadilan tinggi.

Departemen Bisnis dan Perdagangan mengklaim bahwa mereka terus memantau izin ekspor senjata, memastikan mereka dapat beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan situasi global.

Baca juga: Amerika Serikat di ICJ Bela Pendudukan Israel di Wilayah Palestina

“Keputusan pemerintah untuk terus memasok senjata kepada Israel untuk melanjutkan agresi militernya terhadap laki-laki, perempuan, dan anak-anak di Gaza secara efektif mempersenjatai Israel untuk sepenuhnya menghancurkan Jalur Gaza, membuat infrastruktur sipil penting Gaza menjadi puing-puing,” Shawan Jabarin, direktur jenderal dari Al-Haq, kepada The Guardian.

London mengklaim wajib berdasarkan kriteria ekspor senjatanya untuk menangguhkan izin ekspor senjata jika mereka menentukan adanya “risiko yang jelas” bahwa senjata Inggris mungkin digunakan dalam pelanggaran hukum internasional. Al Haq dan GLAN mengatakan ada bukti kuat bahwa momen ini sudah lama berlalu.

Sejak tahun 2015, pemerintah Inggris telah menyetujui hibah lisensi “standar” senilai £472 juta dengan nilai terbatas dan 58 lisensi “terbuka” dengan nilai tak terbatas kepada Israel. Selain itu, sebagai akibat dari gugatan tersebut, London merilis dokumen yang menunjukkan pejabat Kementerian Luar Negeri mempunyai "keprihatinan serius" sejak tanggal 10 November bahwa Israel telah melanggar hukum internasional di Gaza.

“Berdasarkan pengajuan tersebut, Menteri Luar Negeri David Cameron diberitahu bahwa ia mempunyai tiga pilihan: ia dapat menjaga penjualan senjata ke Israel dalam peninjauan yang cermat; menangguhkan barang-barang yang dinilai mungkin digunakan untuk melaksanakan opsi militer Israel dalam konflik di Gaza; atau menangguhkan semua izin,” lapor Middle East Eye (MEE).

Gugatan Hukum Diluncurkan pada Bulan Desember

Pengadilan tinggi telah menolak kasus yang mendesak penangguhan penjualan senjata Inggris ke Israel.

Gugatan hukum terhadap Departemen Bisnis dan Perdagangan Inggris diluncurkan pada bulan Desember oleh organisasi hak asasi manusia Palestina Al-Haq dan Global Legal Action Network (Glan) yang berbasis di Inggris.

Organisasi-organisasi tersebut, yang berusaha untuk membatalkan keputusan pengadilan, mengajukan peninjauan kembali terhadap izin ekspor pemerintah untuk penjualan senjata Inggris yang dapat digunakan dalam aksi Israel di Gaza.