Pada hari Kamis (22/2/2024), Mahkamah Internasional (ICJ) di Den Haag melanjutkan sidangnya mengenai “Konsekuensi Hukum yang timbul dari Kebijakan dan Praktik Israel di Wilayah Pendudukan Palestina, termasuk Yerusalem Timur.”

Sidang yang sedang berlangsung di ICJ merupakan konsekuensi dari resolusi yang diadopsi oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) pada tahun 2022.

Setelah selesai, Pengadilan Den Haag akan mengeluarkan pendapat yang tidak mengikat. Di bawah ini adalah ringkasan intervensi yang dilakukan beberapa negara.

Baca juga: China Dukung Hak Palestina Melakukan Perjuangan Bersenjata Melawan Israel, Hamas Bukan Teroris

Iran: Pendudukan dimulai pada tahun 1948

Pada sidang ICJ, Iran diwakili Reza Najafi, Wakil Menteri Luar Negeri Bidang Hukum dan Internasional.
Menggambarkan situasi di Gaza, dia mengatakan “kita masih menjadi titik balik dalam sejarah umat manusia”, di mana “pengadilan dapat menetapkan landasan” untuk menyelamatkan ribuan nyawa dan “berkontribusi pada penentuan nasib sendiri”.

Berbeda dengan pembicara lain yang menuntut pendirian Palestina di perbatasan tahun 1967, perwakilan Iran mengatakan pendudukan telah dimulai dengan pembentukan rezim pendudukan Israel secara ilegal pada tahun 1948 dan bukannya mandat Inggris sebelumnya atas Palestina, yang menyebabkan lebih dari 700.000 warga Palestina mengungsi.

Setelah menggambarkan rezim genosida dan apartheid yang didirikan Israel, Najafi menyatakan bahwa kelambanan atau tindakan yang tidak memadai adalah salah satu penyebab utama pendudukan yang berkepanjangan. Najafi juga mengisyaratkan kebuntuan yang disebabkan oleh anggota tetap tertentu Dewan Keamanan.

Sebagai penutup, perwakilan Iran menegaskan kembali posisi lama Iran bahwa satu-satunya metode yang sah, praktis, demokratis dan adil untuk secara efektif mewujudkan hak yang melekat pada rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri adalah dengan mengadakan referendum nasional di Palestina. ”

Karena Iran tidak mengakui negara Israel, maka Palestina di sini mengacu pada wilayahnya pada tahun 1948.

Irak: Israel melakukan kejahatan perang dan genosida

Hayder Albarrak, kepala Departemen Hukum Kementerian Luar Negeri, berbicara atas nama Irak. Senada dengan perwakilan Iran, Albarrak juga menyatakan bahwa tragedi negara bernama Palestina dan penderitaan rakyatnya dimulai pada tahun 1948.

“Entitas pendudukan Israel mengadopsi berbagai praktik yang mengarah ke tingkat genosida, merujuk secara khusus pada Konvensi Pencegahan dan Penghukuman Genosida tahun 1948”, kata Albarrak.

Perwakilan Irak juga menyatakan bahwa tindakan biadab yang dilakukan oleh entitas pendudukan Israel, serangan udara dan roket yang menargetkan warga sipil merupakan kejahatan perang. Entitas pendudukan Israel harus bertanggung jawab.

Irlandia: Uni Eropa harus meninjau kembali hubungan dagang dengan pemukim Israel

Jaksa Agung Irlandia Rossa Fanning menekankan bahwa negaranya berkomitmen terhadap tatanan global berdasarkan penghormatan terhadap hukum internasional, mengingat masalah tersebut keprihatinan yang mendalam terhadap pemerintah Irlandia.

Perwakilan Irlandia mengutuk serangan yang dilancarkan Hamas namun juga menyatakan bahwa dalam pandangan Irlandia, pembelaan diri Israel melampaui batas hukum internasional dengan melakukan tindakan melampaui perlu dan proporsional.

“Hal ini terlihat dari meningkatnya jumlah korban jiwa, kerusakan properti yang luas, termasuk rumah di seluruh Gaza, pengungsian hingga 2 juta orang, dan bencana kemanusiaan yang terjadi kemudian”, kata Fanning.