TRIBUNNEWS.COM - Perdana Menteri Palestina, Mohammad Shtayyeh pada hari Jumat mengecam rencana Israel yang akan membangun 3.300 unit pemukiman baru ilegal di Tepi Barat.

Menurut Shtayyeh, Israel secara terang-terangan menentang komunitas Internasional.

Ia juga menjelaskan, tindakan Israel untuk kembali mendirikan pemukiman ilegal di Tepi Barat adalah menunjukkan ketidakpedulian mereka dengan keputusan Internasional.

“Ini menunjukkan ketidakpedulian mereka terhadap hukum internasional dan pembangkangan yang disengaja terhadap undang-undang tersebut,” kata Shtayyeh, dikutip dari Anadolu Ajansı.

Tidak hanya itu, Shtayyeh mengatakan, Israel sengaja mengambil keuntungan dari rasa impunitasnya seperti yang diungkapkan oleh veto AS di Dewan Keamanan PBB.

Sebelumnya, Perusahaan Penyiaran Israel mengatakan pihaknya berencana akan bertemu dalam waktu dekat, tepatnya 2 minggu.

Petemuan tersebut, untuk membahas persetujuan pembangunan 2.350 unit rumah di pemukiman Maaleh Adumim.

Rinciannya, seminar 300 unit rumah di pemukiman Kedar dan 700 unit di pemukiman Efrat.

Menteri Keuangan Israel, Bezalel smotrich, mengumumkan rencana pemukiman baru tersebut pada Kamis (22/2/2024), malam waktu setempat.

Israel mengEklaim, seorang tentara IDF tewas akibat penembakan tersebut dan 8 tentara lainnya mengalami luka-luka.

“Serangan serius terhadap Ma'ale Adumim harus mendapat respons keamanan yang tegas namun juga respons penyelesaian,” tulis Smotrich di X, yang sebelumnya bernama Twitter.

Setelah perang di Gaza berakhir pemerintahan Biden mengupayakan pemerintahan Palestina di Gaza dan Tepi Barat sebagai cikal bakal negara Palestina. 

Baca juga: Israel Tuduh Iran Ngebut Transfer Senjata ke Hizbullah Melalui 2 Negara

Namun PM Israel Benjamin Netanyahu menentang keputusan tersebut.

Menurut kelompok pengawas pemukiman Israel Peace Now, Hagit Ofran, keputusan ini justru akan menambah ketegangan di Tepi Barat.