Tepat setelah operasi tersebut, Smotrich meminta Netanyahu untuk menyetujui pembangunan ribuan unit pemukiman di Maale Adumim.

Sejak koalisi ekstremis Netanyahu mengambil alih kekuasaan, perluasan permukiman ilegal di Tepi Barat semakin meningkat.

Kekerasan yang dilakukan tentara Israel dan pemukim telah melonjak ke titik tertinggi sepanjang masa sejak pemerintah saat ini mengambil alih kekuasaan dan bahkan lebih tinggi lagi setelah tanggal 7 Oktober.

Baca juga: Senjata Makan Tuan di Tepi Barat, Pemukim Israel Jual Senjata ke Aktivis Palestina

Akibatnya, serangan kelompok perlawanan Palestina di Tepi Barat yang diduduki Israel kian meningkat.

Dilaporkan awal bulan ini, AS sedang mempertimbangkan untuk menjatuhkan sanksi terhadap Smotrich dan Menteri Keamanan Nasional yang ekstremis Itamar Ben Gvir karena peran mereka dalam memicu ketegangan di Tepi Barat yang diduduki.

Ben Gvir, kepala polisi sebagai menteri keamanan, memiliki rencana untuk lebih membatasi akses warga Palestina ke Masjid Al-Aqsa selama bulan suci Ramadhan mendatang, yang menimbulkan kekhawatiran akan terjadinya perang baru.

Baca juga: Menteri Israel: Batasi Akses ke Majid Al Aqsa Selama Ramadan Biar Mereka Tahu Siapa Pemiliknya

Pembangunan pemukiman di Tepi Barat yang diduduki adalah ilegal menurut hukum internasional, yang menyatakan bahwa Israel tidak mempunyai hak untuk memindahkan penduduknya ke wilayah pendudukan.

Meskipun demikian, lembaga-lembaga keuangan Eropa telah menyediakan miliaran dolar untuk mendukung pembangunan pemukiman di Tepi Barat yang diduduki selama beberapa tahun terakhir, seperti yang disoroti oleh organisasi masyarakat sipil Don’t Buy Into Occupation (DBIO) pada bulan Desember.

(oln/tc/jn/*)