Pengiriman makanan dan penjangkauan suku terjadi ketika Israel berupaya “untuk menguji kekuasaan klan lokal Gaza di Jalur Gaza setelah Hamas dihancurkan,” Jerusalem Post melaporkan pada hari Senin.

“Israel bertujuan untuk membanjiri Jalur Gaza dengan sistem pemerintahan yang primitif, menyerupai pemerintahan suku, di mana setiap lingkungan memiliki pemimpinnya sendiri,” Abdallah Sharsharah, seorang pengacara dan pembela hak asasi manusia yang berbasis di Gaza, mengatakan kepada Middle East Eye (MEE).

“Para pemimpin ini tidak mengandalkan kemauan rakyat tetapi pada kekuatan senjata, sebagai kelompok yang bersaing,” tambahnya.

“Ketika [tentara] menahan tokoh-tokoh seperti profesor, tetua, pejabat tinggi, dan tokoh-tokoh berpengaruh, terutama dari bagian utara Jalur Gaza, mereka mengajukan pertanyaan-pertanyaan eksplorasi untuk menguji sejauh mana tokoh-tokoh tersebut dan masyarakat secara umum akan menerima gagasan tersebut. mereka secara langsung mengelola bantuan kemanusiaan,” kata Sharsharah kepada MEE.

“Pada tahap itu, kami tidak melihat adanya pengaturan lapangan untuk pendekatan ini, namun baru-baru ini, ketika pendudukan mengumumkan niatnya untuk menyerahkan administrasi bantuan kepada beberapa entitas di lingkungan Zaitoun… menjadi jelas bahwa ada sesuatu yang sedang diatur mengenai pendekatan ini. tanah."

Sharsharah yakin dengan mengambil semua langkah ini, Israel bermaksud menciptakan alternatif bagi Hamas dan UNRWA. Badan bantuan PBB juga telah memberikan pendidikan dan layanan kesehatan kepada warga Gaza.

“Secara historis, kerja sama pendudukan dengan tokoh-tokoh suku dalam mengelola Jalur Gaza bukanlah hal baru.
Namun, kali ini berbeda karena pendudukan menyadari bahwa entitas-entitas yang bekerja sama ini mendapatkan kekuasaan mereka dari geng yang terorganisir,” jelas Sharsharah.

Adel Mhanna, warga Kota Gaza, mengatakan kepada MEE bahwa Israel berupaya meruntuhkan hukum dan ketertiban di Gaza untuk membuka jalan bagi struktur pemerintahan baru yang tunduk pada kepentingannya.

“Bagian utara Gaza berada dalam kekacauan total dalam hal distribusi bantuan dan barang,” kata guru berusia 34 tahun itu.

“Pendudukan [Israel] telah menyebabkan kekacauan di antara warga kelaparan dan geng-geng yang menjarah sebagian besar bantuan,” tambahnya.

Menurut Mhanna, "Mereka sengaja mencegah masuknya bantuan ke Gaza dan menghambat kerja organisasi-organisasi PBB sehingga mereka akan menciptakan kekacauan total di sana yang memungkinkan mereka menerapkan bentuk pemerintahan baru di masa depan."

Laporan mengenai rencana agar suku Gaza menangani urusan sipil sementara Israel menduduki jalur militer muncul pada bulan Januari.

TRT World melaporkan bahwa menurut lembaga penyiaran publik Israel KAN, tentara Israel telah menyusun rencana untuk membagi Gaza "menjadi beberapa wilayah dan sub-wilayah, dengan Israel berkomunikasi secara terpisah dengan masing-masing kelompok untuk berbagai hal termasuk distribusi bantuan kemanusiaan."

KAN melaporkan bahwa rencana tersebut juga dapat meluas ke Tepi Barat yang diduduki dan merekomendasikan pembagian wilayah menjadi “emirat” dengan Israel yang tetap memegang kendali keamanan tunggal.

(Sumber: The Cradle)