TRIBUNNEWS.COM - Presiden Amerika Serikat (AS), Joe Biden mengatakan pendekatan PM Israel, Benjamin Netanyahu terhadap perang di Gaza disebutnya merugikan Israel daripada membantu Israel.

Hal ini dikatakannya dalam sebuah wawancara yang disiarkan Sabtu (9/3/2024), saat pemimpin AS tersebut mengklaim tak sabar melihat sikap rekan Israelnya dalam agresi.

Ketika krisis kemanusiaan di Gaza semakin parah dan kubu sayap kiri Biden bergejolak, Presiden AS tersebut melontarkan pernyataan yang kontradiktif mengenai pertanyaan "red line" alias garis merah yang dimaksudnya sebagai batasan atas ancaman serangan Israel terhadap Rafah di Gaza selatan.

Netanyahu menurutnya memiliki hak untuk membela Israel, hak untuk terus mengejar Hamas.

Namun, ia menambahkan, PM Israel harus melihat korban atas konflik yang terjadi antara Palestina dan Israel.

"Dia harus lebih memperhatikan hilangnya nyawa tak berdosa sebagai konsekuensi dari tindakan yang diambil,” ungkapnya dikutip dari Iraqi News.

“Dalam pandangan saya dia lebih merugikan Israel daripada membantu Israel,” katanya.

Mengenai potensi invasi Israel ke Rafah, tempat sekitar 1,5 juta dari 2,4 juta penduduk wilayah tersebut kini tinggal, Biden bersikap ambigu.

“Ini adalah garis merah,” tambah politisi Partai Demokrat berusia 81 tahun itu.

“Saya tidak akan pernah meninggalkan Israel. Pertahanan Israel masih penting."

“Tidak ada garis merah (di mana) saya ingin memotong semua senjata sehingga mereka tidak memiliki Iron Dome (sistem pertahanan udara) untuk melindungi mereka.”

Baca juga: AS OTW Gaza Bangun Pelabuhan, Kapal Spanyol Bawa 200 Ton Makanan, Israel: Harus Lolos Pemeriksaan

Dia kemudian sekali lagi membantah bahwa sebenarnya ada garis merah yang menurutnya tidak mungkin ada 30.000 orang Palestina tewas.

Meskipun sikap Biden berubah, pemerintahannya tidak begitu peduli dengan seruan para aktivis untuk memotong miliaran dolar bantuan militer yang dikirim AS ke Israel.

Gaza telah menghadapi pemboman tanpa henti oleh Israel sejak Hamas melancarkan serangan lintas batas yang mengejutkan pada tanggal 7 Oktober yang mengakibatkan sekitar 1.200 kematian, sebagian besar dari mereka adalah warga sipil.