TRIBUNNEWS.COM -- Rusia semakin dikucilkan dari negara-negara Eropa, bahkan oleh negara bekas pecahan Uni Soviet sendiri.

Negara tersebut adalah Latvia yang mulai mengusir warga negara Rusia.

Ribuan warga Rusia di Latvia disebut gagal mengajukan izin tinggal baru.

Baca juga: Perang Rusia-Ukraina Hari ke-746: Putin Disebut Kehilangan 900 Tentara per Hari

Anggota Uni Eropa tersebut menetapkan warga Rusia yang gagal dalam ujian bahasa akan dikenakan sanksi pengusiran paksa.

Kepala Kantor Urusan Kewarganegaraan dan Migrasi (PMLP) Latvia, Maira Roze mengatakan kebijakan tersebut tegas dilaksanakan.

"Sejauh ini telah ada perintah pengusiran terhadapenam warga Rusia dan dua diantaranya telah meninggalkan Latvia," kata Rize Roze dalam sebuah wawancara dengan lembaga penyiaran LTV.

Pemerintah Latvia juga telah menetapkan sebanyak 1.017 warga Rusia dilaporkan tidak mematuhi undang-undang imigrasi Latvia.

"Mereka akan diberikan perintah untuk pergi dalam waktu 30 hari," tegas Roze.

Menurut Roze, mereka yang menolak mematuhi akan dideportasi secara paksa. Informasi telah diteruskan ke layanan penjaga perbatasan Latvia.

Data PMLP menunjukkan bahwa dari 1.017 warga Rusia yang dimaksud, 213 orang sebelumnya telah meninggalkan Latvia melalui negara Uni Eropa lainnya.

Baca juga: Rusia-Ukraina Jual Beli Serangan Hingga Jumat Malam, Drone Beterbangan di Mana-mana

Radio Free Europe mengabarkan, tahun lalu Latvia mengusir sekitar 3.500 warga Rusia dari negeri itu.

Mereka disebutkan menerima surat dari otoritas migrasi minggu ini yang meminta meninggalkan negara tersebut.

Badan pemerintah mengatakan pada tanggal 21 September 2023 bahwa mereka adalah orang-orang yang belum menyerahkan dokumen untuk memperpanjang izin tinggal permanen atau belum mendaftar untuk tes bahasa Latvia pada tanggal 1 September.

Mereka harus meninggalkan Latvia pada tanggal 30 November 2023, katanya.

Amandemen yang disahkan parlemen pada tahun 2022 memperketat aturan tempat tinggal bagi warga negara Rusia sebagai respons terhadap invasi tak beralasan Moskow ke Ukraina.

Untuk terus tinggal di Latvia, mereka harus mengajukan permohonan status tinggal permanen dan membuktikan pengetahuan yang baik tentang bahasa Latvia.

Aturan untuk orang Rusia di Latvia memang semakin diperketat. Pada tahun 2022, parlemen Latvia mengesahkan undang-undang yang mengamanatkan bahwa izin tinggal yang dikeluarkan untuk orang Rusia akan habis masa berlakunya pada tanggal 1 September 2023 kecuali mereka memperoleh sertifikat yang membuktikan bahwa mereka mahir dalam bahasa lokal.

Roze mengatakan akhir tahun lalu bahwa total 15.500 warga Rusia telah mengajukan izin tinggal sementara di Latvia sebelum batas waktu, sementara sekitar 3.000 lainnya meminta izin untuk tinggal permanen.

Kebanyakan dari mereka berhasil lulus ujian bahasa, namun lebih dari seribu gagal atau tidak hadir sama sekali.

Ketua PMLP juga menegaskan pada saat itu bahwa rencana deportasi warga Rusia tidak ada hubungannya dengan konflik antara Moskow dan Kiev, di mana Latvia sepenuhnya mendukung Ukraina.

Sekitar 350 warga Rusia diusir dari negaranya setiap tahun dengan mematuhi hukum yang berlaku di negara tersebut, katanya.

Russia Today mengutip bahwa pada bulan Januari, juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia Maria Zakharova memperingatkan pihak berwenang di Riga bahwa rencana deportasi tersebut merupakan perlakuan “kriminal” terhadap masyarakat, dan menambahkan bahwa Moskow “tidak akan melupakan dan tidak memaafkan” mereka yang bertanggung jawab atas “tindakan jahat” ini.

Bagi mereka yang diusir dari Latvia, kondisi kehidupan yang layak akan diberikan kepada mereka di Rusia, janjinya.

Latvia, yang berpenduduk hampir 2,7 juta jiwa sebelum kemerdekaan, kini dihuni oleh sekitar 1,8 juta jiwa dan seperti negara-negara Baltik lainnya, diperkirakan akan kehilangan 20 persen populasinya saat ini pada tahun 2050.

Meskipun mengalami kesengsaraan ini, negara ini telah menunjukkan permusuhan terhadap etnis minoritas Rusia, yang saat ini mencakup sekitar 25% populasi.

Antara lain, warga Rusia yang lahir di Latvia ketika masih menjadi bagian dari Uni Soviet diberikan paspor “bukan warga negara”, yang menghalangi mereka untuk memilih atau bekerja di pekerjaan tertentu.