TRIBUNNEWS.com - Muka dua ditunjukkan negara-negara Barat.

Selagi memperdebatkan sejauh mana Israel menghambat bantuan kemanusiaan Gaza, mereka juga masih terus mengirim bantuan senjata untuk militer Benjamin Netanyahu.

Sejak serangan tanpa henti ke Gaza berlangsung pada 7 Oktober 2023, jumlah senjata yang masuk ke Israel telah meningkat.

Sebagian besar senjata-senjata itu digunakan untuk meratakan wilayah Gaza, serta membunuh, melukai, dan menggusur warga Palestina.

"Di satu sisi, kita punya kebutuhan kemanusiaan yang sangat besar. Di sisi lain, kita terus-menerus memasok senjata ke negara Israel, yang menjadi penyebab (meningkatnya kebutuhan kemanusiaan di Gaza) itu," kata Direktur Advokasi Krisis di Human Rights Watch (HRW), Akshaya Kumar, dikutip dari AlJazeera.

Meskipun "negara-negara Barat baru-baru ini berusaha keras mendesak Israel agar mengakui kesalahannya atas penderitaan di Gaza, kami tidak melihat adanya penguruangan aliran senjata dari negara-negara Barat, seperti Amerika Serikat (AS), Jerman, dan sekitarnya," lanjut Kumar.

Diketahui, negara-negara pemasok utama senjata Israel juga berfokus mengirim bantuan kepada warga Gaza di Palestina.

Presiden AS, Joe Biden, dalam pidato kenegaraannya tahun ini, mengumumkan pembentukan koridor maritim yang menurutnya memungkinkan untuk melewati Israel dan mengirimkan bantuan ke Gaza.

Fakta di Lapangan

Kendati beberapa negara telah menangguhkan ekspor senjata ke Israel sehubungan serangan Zionis ke Gaza, beberapa negara masih memasok sejumlah besar senjata untuk pasukan Netanyahu.

AS menjadi negara donatur terbesar untuk militer Israel dengan kontribusi tahunan mencapai 3,8 juta dolar AS.

Tak hanya itu, pada Februari 2024 lalu, AS menyetujui bantuan tambahan untuk Israel senilai 14 juta dolar AS.

Baca juga: Brigade Al-Qassam Rilis Video Penembakan Perwira Elite IDF yang Pimpin Penyerbuan RS Al-Shifa

Menurut Stockholm Institute for Peace, AS menyediakan 69 impor senjata Israel.

Tetapi, laporan rahasia baru-baru ini kepada Kongres AS, yang dilaporkan oleh Washington Post, menunjukkan bahwa angka itu mungkin belum seluruhnya.

Adanya celah hukum dalam Undang-Undang Pengendalian Ekspor Senjata AS, yang mengatur ekspor dan penggunaan akhir senjata yang dikirim dari AS, hanya mencatat paket dengan nilai tertentu yang memerlukan pengawasan Kongres, yang berarti "paket-paket" di bawah nilai sesuai ketentuan UU tersebut sering kali lolos.