TRIBUNNEWS.COM - Dewan Keamanan PBB (DK PBB) akhirnya mengesahkan resolusi agar gencatan senjata segera terjadi di Gaza.

Selain itu, DK PBB turut mendesak agar seluruh sandera dibebaskan tanpa syarat.

Dikutip dari Aljazeera, ada 14 negara yang mendukung resolusi gencatan senjata tersebut lewat voting yang dilakukan dalam sidang DK PBB yang digelar di New York, AS pada Senin (25/3/2024).

Sementara, AS yang sudah tiga kali melakukan veto terkait resolusi gencatan senjata, memilih untuk abstain.

Di sisi lain, Tiongkok yang sebelumnya memilih memveto draf resolusi yang diusulkan AS, juga turut mendukungnya.

Adapun isi resolusi tersebut menyerukan agar gencatan senjata mengarah kepada “gencatan senjata yang permanen dan berkelanjutan” dan menuntut agar kelompok militan Hamas membebaskan para sandera yang diculik dalam serangan terhadap Israel pada 7 Oktober 2023 lalu.

“Pertumpahan darah telah berlangsung terlalu lama,” kata Dubes Aljazair untuk PBB, Amar Bendjama.”

“Akhirnya, Dewan Keamanan memikul tanggung jawabnya,” sambungnya.

Sementara, Dubes AS untuk PBB, Linda Thomas-Greenfield menyalahkan Hamas lantaran menunda untuk melakukan gencatan senjata di Gaza.

Baca juga: Hamas Puji Veto Rusia dan Tiongkok pada Resolusi DK PBB yang Diusulkan AS soal Gaza

Linda mengatakan alasan pihaknya memilih abstain lantaran tidak setuju atas resolusi yang diusulkan oleh 10 negara non anggota tetap DK PBB tersebut.

“Kami tidak setuju terhadap apapun isi dari resolusi tersebut,” katanya mengungkap alasan pihaknya memilih abstain.

Linda juga mengungkapkan bahwa pembebasan para tawanan akan mengarah pada peningkatan bantuan kemanusiaan di daerah kantong pantai di Gaza.

Pada kesempatan yang sama, Dubes Rusia untuk PBB, Vasily Alekseyevich Nebenzya mengungkapkan pihaknya berharap resolusi ini dapat digunakan untuk “kepentingan perdamaian dan bukan untuk melanjutkan “operasi tidak berperikemanusiaan Israel terhadap Palestina”.

“Sangatlah penting bahwa Dewan Keamanan PBB, untuk pertama kalinya, menuntut kedua belah pihak untuk melakukan gencatan senjata segera, meskipun hanya terbatas pada bulan Ramadan,” tuturnya.

Nebenzya juga berharap agar gencatan senjata di Gaza dapat terealisasi secara permanen.

“Kami kecewa karena hal itu tidak berhasil. Namun demikian, kami percaya bahwa pada dasarnya penting untuk memberikan suara yang mendukung perdamaian.”

“Dewan harus terus bekerja untuk mencapai gencatan senjata permanen,” tegasnya.

Di sisi lain, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBB, Antonio Guterres menuliskan di akun X (dulu Twitter) pribadinya bahwa resolusi “harus segera diimplementasikan, dan menambahkan bahwa “kegagalan tidak dapat dimaafkan”.

Lalu, dalam sebuah pernyataan setelah pemungutan suara, Gedung Putih mengungkapkan bahwa resolusi akhir tidak memiliki bahasa yang dianggap penting oleh AS.

Selain itu, voting yang dilakukan dalam sidang DK PBB itu tidak mewakili pergeseran kebijakan Gedung Putih.

Hamas Sambut Baik Resolusi Gencatan Senjata DK PBB

Resolusi gencatan senjata ini disambut baik oleh Hamas, meski mereka tetap memberikan beberapa catatan terkait posisi dalam soal gencatan senjata dan pembebasan sandera.

Dalam pernyataan di saluran Telegram, Hamas menegaskan perlunya gencatan senjata permannen dengan penarikan seluruh tentara Israel dari Jalur Gaza dan kembalinya para pengungsi ke rumah-rumah mereka.

“Ini menegaskan kesiapannya untuk terlibat dalam proses pertukaran tahanan segera yang mengarah pada pembebasan tahanan di kedua belah pihak,” demikian pernyataan Hamas.

Baca juga: Sempat 3 Kali Lakukan Veto, AS Ajukan Draf Gencatan Senjata di Gaza ke DK PBB

Hamas pun menilai resolusi gencatan senjata yang disahkan DK PBB ini menjadi hal penting dalam konteks kebebasan gerak warga Palestina dan diperolehnya akses ke bantuan kemanusiaan yang diberikan di seluruh wilayah Gaza.

Hamas juga berharap Israel mematuhi resolusi gencatan senjata ini.

Selain itu, Hamas turut mengungkaplan bahwa pasca ada resolusi gencatan senjata ini, maka rakyat Palestina berhak untuk mendirikan negara merdeka dan berdaulat.

“Menegaskan hak rakyat Palestina untuk mendirikan negara merdeka dan berdaulat dengan Yerusalem sebagai ibu kotanya dan hak untuk kembali dan menentukan nasib sendiri sesuai dengan resolusi internasional dan hukum internasional,” kata Hamas.

Netanyahu Sebut AS Tak Lakukan Veto Resolusi Gencatan Senjata Bentuk Kemunduran

Sementara, Perdana Menteri (PM) Israel, Benjamin Netanyahu menilai bahwa tindakan AS yang tidak memveto resolusi gencatan senjata tersebut sebagai sebuah “kemunduran. yang jelas” dari posisi sebelumnya, dikutip dari Times of Israel.

Netanyahu juga menganggap hal tersebut bakal merugikan Israel dalam berperang dengan Hamas serta upaya pembebasan lebih dari 130 sandera.

Kantornya pun mengatakan Netanyahu tidak akan mengirimkan delegasi tingkat tinggi ke Washington sehubungan dengan posisi AS yang baru.

(Tribunnews.com/Yohanes Liestyo Poerwoto)