Setelah serangan Hamas pada tanggal 7 Oktober, Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu membentuk pemerintahan darurat nasional dengan memasukkan partai berhaluan tengah yang dipimpin oleh mantan kepala pertahanan, Benny Gantz.

Gantz, adalah saingan dan oposan Netanyahu.

Langkah ini menandai berakhirnya periode kekacauan politik yang ditandai dengan protes massal tahun lalu atas rencana pemerintah sayap kanan untuk melakukan reformasi peradilan yang tidak populer.

Namun perpecahan di pemerinathan Israel kembali muncul kembali.

Menteri-menteri kabinet Israel saling menyalahkan satu sama lain atas kegagalan keamanan pada tanggal 7 Oktober, berdebat mengenai keuangan dan perebutan kekuasaan untuk mendapatkan kursi di kabinet perang.

Pengecualian Wajib Militer Bagi Kaum Yahudi Ultra-ortodoks

Fokus ketegangan adalah batas waktu 31 Maret yang ditetapkan Mahkamah Agung Israel bagi pemerintah koalisi Netanyahu untuk merancang undang-undang wajib militer baru.

RUU ini kontroversial dan dianggap dapat menimbulkan ancaman bagi kelangsungan pemerintahannya.

Pemerintahan Netanyahu mengandalkan dukungan pada partai-partai keagamaan ultra-Ortodoks dengan berjanji untuk memberikan pengecualian luas bagi komunitas mereka untuk wajib militer.

Namun Gantz, pada gilirannya, mengancam akan meninggalkan pemerintahan jika tuntutannya agar undang-undang yang lebih adil tidak dipenuhi.

Gantz meminta, semua warga Israel dari kalangan manapun harus dikenai wajib militer.

Baca juga: Perang Tak Juga Dimenangkan, Israel Umumkan Perintah Penambahan Masa Tugas Ribuan Tentara

Di pihak lain, Menteri Pertahanan Israel, Yoav Gallant, mendukung Gantz, dengan mengatakan bahwa dia tidak akan mendukung rancangan undang-undang yang tidak diterima oleh semua anggota kabinet.

Pengecualian bagi kaum ultra-Ortodoks ini merupakan sumber kebencian yang sudah lama ada di kalangan arus utama Israel, yang pada usia 18 tahun harus menjalani wajib militer selama dua atau tiga tahun.

Banyak kaum ultra-Ortodoks, yang menganut studi agama penuh waktu, juga tetap berada di luar angkatan kerja yang membayar pajak, dan sebagian besar bergantung pada tunjangan negara.

Sementara itu, warga Israel yang bertugas di ketentaraan dapat dipanggil ke unit pasukan cadangan hingga sekitar usia 40 tahun, atau bahkan lebih tua, sehingga meninggalkan pekerjaan dan keluarga.