TRIBUNNEWS.COM - Perdana Menteri Korea Selatan, Han Duck-soo dan pejabat senior di Korea Selatan berniat mengundurkan diri dari jabatan pada Kamis (11/4/2024).

Pengunduran diri dilakukan setelah partainya, Partai Kekuatan Rakyat (PPP) kalah telak dalam pemilihan parlemen Korea Selatan.

Sebelumnya, pemilihan umum (pemilu) di Korea Selatan digelar pada Rabu (10/4/2024).

BBC melaporkan hasil sementara pemilu, Partai Demokrat (DPK) dan partai-partai oposisi lainnya sukses meraih 192 kursi dari 300 kursi di Majelis Nasional.

Ini adalah kekalahan telak bagi PPP yang dipimpin Presiden Korea Selatan, Yoon Suk Yeol.

Dengan hasil pemilu tersebut, partai oposisi liberal akan memperpanjang kendali mereka di parlemen sampai Yoon Suk Yeol menyelesaikan masa jabatan lima tahunnya pada 2027.

Tampaknya hal ini akan menghambat agenda dalam negeri Presiden Yoon sekaligus melemahkan jabatannya di PPP.

Meskipun begitu, Yoon mengaku akan menerima dengan legawa hasil pemilu ini.

Ia juga berharap dengan adanya pemimpin baru maka akan dapat memperbaiki situasi ekonomi Korea Selatan.

Sebelumnya, Yoon berada di bawah tekanan untuk mengatasi sejumlah masalah termasuk kenaikan harga pangan dan pemogokan dokter yang terus berlanjut.

Baca juga: Presiden Yoon Suk-yeol: Korea Selatan dan Amerika Bahas Latihan Nuklir Bersama

Dalam beberapa pekan terakhir, ia dikritik karena terkesan tidak memahami dampak inflasi terhadap pemilih.

Pada bulan lalu, ia juga dikritik karena berkomentar saat berkunjung ke supermarket Seoul bahwa seikat daun bawang dengan harga 875 won adalah hal yang masuk akal.

Sementara itu, dalam konferensi pers terpisah, pemimpin PPP sekaligus kepala kampanye partai, Han Dong Hoon juga mengundurkan diri sebagai bentuk tanggung jawabnya.

“Saya meminta maaf kepada masyarakat atas nama partai kita yang tidak cukup baik dalam memenangkan pilihan masyarakat,” ujarnya.

Meskipun begitu, hasil pemilu saat ini masih belum mencapai final.

Pasalnya, hasil resmi akhir baru akan dikeluarkan pada Kamis (11/4/2024).

Terlepas dari hasil pemilu, Yoon akan tetap berkuasa dan kebijakan luar negeri utamanya kemungkinan besar tidak akan berubah.

Namun pemilu ini secara luas dipandang sebagai mosi percaya paruh waktu terhadap Yoon, mantan jaksa penuntut yang mulai menjabat pada tahun 2022.

Yoon telah berusaha keras untuk meningkatkan kerja sama Korea Selatan dengan Amerika Serikat dan Jepang sebagai cara untuk mengatasi gabungan tantangan keamanan dan ekonomi yang sulit.

Namun ia harus bersaing dengan tingkat dukungan yang rendah di dalam negeri dan Majelis Nasional yang dikuasai oposisi liberal sehingga membatasi platform kebijakan utamanya yang memerlukan persetujuan legislatif.

(Tribunnews.com/Farrah Putri)

Artikel Lain Terkait Yoon Suk Yeol