TRIBUNNEWS.COM - Amerika Serikat (AS) menentang pemukiman di Tepi Barat yang diduduki Israel untuk dilegalkan.

AS yakin pemukiman di Tepi Barat yang diduduki Israel tersebut melanggar hukum internasional.

Washington akan terus mendesak para pejabat Israel untuk menahan diri mengambil tindakan untuk mendanai pos-pos terdepan yang telah lama ilegal.

"Melegalkan pos-pos pemukim di Tepi Barat yang diduduki Israel akan menjadi tindakan yang berbahaya dan sembrono," ungkap Departemen Luar Negeri AS, Rabu (24/4/2024), dilansir Reuters.

Pernyataan AS itu sebagai tanggapan atas laporan yang didorong oleh Menteri Keuangan Israel, Bezalel Smotrich, untuk melakukan hal tersebut.

Times of Israel melaporkan bahwa Smotrich ingin memulai proses legalisasi 68 pos terdepan ilegal di Tepi Barat, dan menyebutnya sebagai salah satu perluasan paling dramatis bagi gerakan pemukiman dalam beberapa dekade.

Adapun Israel telah menetap di Tepi Barat secara luas sejak tahun 1967, memandangnya sebagai wilayah Yudea dan Samaria yang alkitabiah dan penting bagi keamanan Israel.

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah mendorong pertumbuhan permukiman, namun hal ini dikritik oleh AS.

Permukiman tersebut telah memakan lahan di Tepi Barat, di mana warga Palestina telah lama bertujuan untuk mendirikan negara merdeka yang juga mencakup Jalur Gaza dan menjadikan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya.

Pada Februari 2023, pemerintah Israel menyetujui legalisasi sembilan pos ilegal, yang akhirnya menjadi 10, dan pada saat yang sama membuat pengaturan yang menurut Smotrich pada saat itu akan memfasilitasi legalisasi sisanya.

Karena pos-pos ilegal tidak dapat memperoleh manfaat secara legal dari layanan publik yang diberikan kepada pusat-pusat populasi resmi, maka mendapatkan layanan tersebut bisa jadi sulit bagi penduduknya, yang sering kali harus menyalurkan listrik dan pasokan air dari pemukiman resmi yang berdekatan.

Baca juga: Artis-artis Irlandia Mendesak Eurovision Song Contest Coret Israel, Tak Mau Kontes Bareng Penindas

Menurut Channel 12, Smotrich telah mengirim surat ke beberapa kementerian dalam beberapa minggu terakhir dengan instruksi yang akan menempatkan pos-pos terdepan tersebut pada landasan hukum yang sama dengan pemukiman biasa.

Surat menteri juga menginstruksikan kementerian-kementerian tersebut untuk memulai persiapan lembaga pendidikan, jalan beraspal, klinik kesehatan yang didanai negara, dan layanan lainnya.

Ketua organisasi Yesha, Shlomo Neeman, menggambarkan langkah tersebut sebagai “proses strategis” untuk pos-pos terdepan yang didirikan “atas permintaan” negara.