TRIBUNNEWS.COM -- Amerika Serikat mulai berbalik membela warga Palestina dan menuding bahwa Israel yang selama ini melakukan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat di jalur Gaza.

Setidaknya ada lima unit keamanan Israel yang telah melanggar HAM sebelum perang terbaru antara IDF dengan Hamas.

Meski demikian, Washington masih enggan memberikan tindakan tegas terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh sekutu kesayangannya itu.

Baca juga: Hizbullah Gempur Pangkalan Militer Israel di Palestina Utara Pakai Peluru Artileri

Bahkan pemerintahan Joe Biden pun terus menggelontor daba militer untuk negara zionis tersebut.

Baru-baru AS telah mencairkan dana sebesar 23 miliar dolar AS atau Rp 374 triliun untuk membiayai pertahanan Israel.

Pengumuman hari Senin ini menandai pertama kalinya Washington melontarkan tuduhan serupa terhadap pasukan Israel.

Semua tuduhan tersebut bermula dari insiden yang terjadi jauh sebelum perang Israel-Hamas dimulai pada Oktober lalu. Sebagian besar insiden terjadi di Tepi Barat, dan tidak ada yang melibatkan Jalur Gaza.

Semua unit Israel tetap memenuhi syarat untuk menerima bantuan Amerika, meskipun ada undang-undang yang melarang Amerika memberikan senjata atau bantuan lain kepada kelompok yang diketahui melakukan pelanggaran hak asasi manusia.

Pemerintahan Biden tetap mematuhi apa yang disebut Hukum Leahy karena Israel telah mengambil tindakan terhadap sebagian besar unit yang dituduh melakukan kesalahan, kata wakil juru bicara Departemen Luar Negeri Vedant Patel kepada wartawan di Washington, tanpa menyebutkan nama unit tersebut.

“Empat dari unit ini telah secara efektif memperbaiki pelanggaran-pelanggaran ini, dan itulah yang kami harapkan akan dilakukan oleh para mitra,” katanya dikutip dari CNN.

Sedangkan untuk unit kelima, juru bicara tersebut mengatakan para pejabat AS sedang berkonsultasi dengan rekan-rekan mereka di Israel mengenai penanganan pelanggaran tersebut.

“Kami terlibat dengan mereka dalam suatu proses, dan kami akan membuat keputusan akhir mengenai unit tersebut ketika proses tersebut selesai.”

Baca juga: Hamas Serius Ingin Mencapai Kesepakatan Gencatan Senjata, tapi Tidak Mau Mengalah karena Ditekan AS

Departemen Luar Negeri tidak memberikan informasi mengenai tindakan apa yang diambil oleh pemerintah Israel.

Ketika ditanya mengapa departemen tersebut menunggu selama sepuluh hari untuk mengungkapkan temuannya terhadap Israel, Patel menyebutkan “proses yang sedang berlangsung.” Ia menambahkan, “Jika suatu saat upaya remediasi atau hal-hal serupa ditemukan tidak sesuai dengan standar yang kami temukan, tentu saja akan ada pembatasan terhadap bantuan AS yang berlaku. Kami bermaksud menjadi pemerintahan yang akan mengikuti hukum yang ditentukan.”