Laporan media mengatakan pelanggaran tersebut termasuk “pembunuhan di luar proses hukum” yang dilakukan oleh polisi perbatasan Israel, serta penyiksaan dan pemerkosaan.

Kasus lainnya melibatkan seorang pria lanjut usia keturunan Palestina-Amerika yang meninggal setelah diikat dan disumpal di pos pemeriksaan Tepi Barat.

Batalion yang terlibat dalam insiden itu, Netzah Yehuda, dibentuk pada tahun 1999 untuk menampung orang-orang Yahudi ultra-Ortodoks dan nasionalis agama lainnya di tentara Israel. Itu dipindahkan ke Dataran Tinggi Golan dari Tepi Barat pada tahun 2022.

Pasukan Israel semakin mendapat pengawasan internasional di tengah konflik yang terjadi di Gaza, yang telah menyebabkan lebih dari 34.000 warga Palestina tewas, menurut pihak berwenang Gaza.

Mahkamah Internasional mengeluarkan keputusan pada bulan Januari yang menyatakan “masuk akal” bahwa pasukan Israel telah melakukan tindakan genosida di Gaza.

Menyusul laporan bahwa Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken bersiap mengumumkan sanksi atas pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh Netzah Yehuda, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan akan menjadi “puncak absurditas” untuk menghukum pasukan Yerusalem Barat pada saat mereka “ melawan monster teroris.”

Netanyahu Terancam Jadi Buronan ICC

Media The Hill mengabarkan, pada Januari lalu, Mahkamah Internasional, pengadilan tertinggi PBB, mengeluarkan perintah sementara yang menyatakan “masuk akal” bahwa Israel telah melakukan tindakan yang melanggar Konvensi Genosida dan menyerukan langkah segera untuk melindungi diri dari potensi pelanggaran lainnya.

Dan Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) dilaporkan sedang mempertimbangkan untuk mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan pejabat tinggi Israel lainnya – serta pejabat Hamas – terkait dengan penyelidikannya atas tuduhan kejahatan perang yang terjadi dalam perang tahun 2014.

AS mengatakan pihaknya tidak ikut campur dalam tindakan ICC, namun menyatakan keprihatinannya atas dikeluarkannya surat perintah penangkapan. AS juga melindungi Israel dari seruan global untuk memberlakukan gencatan senjata sepihak dan tanpa syarat di Gaza.

Sebaliknya, pemerintahan Presiden Biden berupaya untuk mencapai perjanjian gencatan senjata antara Israel dan Hamas untuk memungkinkan pembebasan sandera yang ditahan oleh Hamas, dan meningkatkan pengiriman bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza.

Pemerintahan Biden terus mendukung hak Israel untuk membela diri dan tujuan menghilangkan ancaman dari Hamas. Namun Biden telah mengeluarkan kritik yang jujur ​​terhadap perilaku perang Israel dan mendorong Netanyahu untuk mengarahkan militer Israel untuk menjadikan perlindungan bagi warga sipil Palestina sebagai prioritas.

Namun, Biden masih mendapat tekanan dari Partai Demokrat progresif atas penolakannya untuk mengenakan biaya nyata pada Israel atas penderitaan warga sipil Palestina.

Dan ledakan protes di kampus-kampus Amerika yang mengkritik dukungan AS terhadap Israel semakin mengobarkan kritik terhadap Biden dari kedua belah pihak.

Kritikus dari sayap kanan mengatakan bahwa Biden harus mengambil tindakan yang lebih keras untuk memadamkan demonstrasi, sementara pendukung pro-Palestina mengatakan Biden berisiko kehilangan dukungan penting dari pemilih muda pada pemilu November jika ia terus mendukung perang Israel.