Pemimpin Oposisi Mengancam Gulingkan Pemerintah Israel Jika Kesepakatan Pembebasan Tawanan Ditolak

TRIBUNNEWS.COM- Pemimpin oposisi Israel mengancam akan menggulingkan pemerintah Israel jika kesepakatan pembebasan tawanan ditolak.

Menteri kabinet perang Benny Gantz menginginkan kesepakatan untuk mengembalikan tawanan Israel selama tidak ada kesepakatan permanen dengan Hamas untuk mengakhiri perang.

Pemerintahan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu “tidak akan mempunyai hak untuk terus eksis” jika menolak pertukaran tahanan dan perjanjian gencatan senjata dengan Hamas, kata menteri kabinet perang Benny Gantz pada 28 April.

“Memasuki Rafah penting dalam perjuangan panjang melawan Hamas. Kembalinya korban penculikan kami, yang ditinggalkan oleh pemerintah 7.10, merupakan hal yang mendesak dan jauh lebih penting,” tulisnya di X.

“Jika garis besar tanggung jawab tercapai untuk kembalinya para korban penculikan dengan dukungan seluruh sistem keamanan, yang tidak berarti berakhirnya perang, dan para menteri yang memimpin pemerintah pada 7.10 mencegahnya – pemerintah tidak akan memiliki hak untuk melakukan hal tersebut. Hak untuk terus eksis dan memimpin kampanye,” lanjutnya.

Hamas bersikeras bahwa kesepakatan apa pun harus mengakhiri perang secara permanen, sementara para pemimpin Israel, termasuk Gantz, menuntut gencatan senjata hanya bersifat sementara.

Mereka ingin melanjutkan perang melawan Gaza, yang diduga untuk menghancurkan Hamas, menyusul keberhasilan kembalinya tawanan Israel yang ditahan oleh kelompok perlawanan Palestina.

Negosiasi yang intens sedang berlangsung antara Israel dan Hamas, dan perunding Israel menggunakan ancaman serangan besar-besaran di Rafah sebagai alat untuk menekan Hamas agar menerima kesepakatan yang tidak memenuhi tuntutannya.

Negara-negara Barat dan kelompok bantuan telah memperingatkan serangan darat Israel di Gaza akan menyebabkan korban sipil dalam jumlah besar.

Selain mengupayakan penghentian perang secara permanen, gerakan perlawanan juga mengupayakan penarikan pasukan Israel dari Gaza, pemulangan lebih dari satu juta pengungsi ke rumah mereka di Gaza utara, dan pembebasan sedikitnya ratusan warga Palestina yang ditawan. di penjara Israel.

Gantz, seorang politisi oposisi liberal, bergabung dengan kabinet perang darurat Netanyahu setelah pecahnya perang pada 7 Oktober.

Netanyahu, yang bersikeras bahwa invasi ke Rafah perlu dan akan segera terjadi, menghadapi tekanan dari pihak lain dalam spektrum politik Israel untuk menolak gencatan senjata.

Middle East Monitor mencatat bahwa Menteri Keuangan sayap kanan Bezalel Smotrich mengancam akan melemahkan pemerintahan koalisi Netanyahu jika dia menerima proposal Mesir untuk gencatan senjata di Gaza.

Rekan pemukim agama dan Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir mengancam pada hari Sabtu untuk menarik diri dari pemerintahan Netanyahu jika Rafah tidak diserang.

Baik Smotrich maupun Ben Gvir memprioritaskan perang di Gaza dengan mengorbankan kembalinya warga Israel yang ditawan oleh Hamas. Smotrich dan Ben Gvir ingin membersihkan Gaza secara etnis dan membangun pemukiman Yahudi di tempat penduduk asli yang mengungsi.

(Sumber: The Cradle)