TRIBUNNEWS.COM - Riyadh menjadi tuan rumah pertemuan Arab-Eropa untuk membahas pengakuan Negara Palestina pada Senin (29/4/2024).

Konferensi tersebut diadakan di Ibu Kota Riyadh, dijadwalkan dihadiri oleh pewakilan 20 negara, lapor saluran berita Saudi Al-Ekhbariya.

"Kami memperbarui komitmen kami untuk menemukan solusi akhir bagi konflik ini, mengakui Negara Palestina," kata Menteri Luar Negeri Saudi, Pangeran Faisal bin Farhan.

Diskusi tersebut diagendakan menyusul pertemuan enam negara Arab dengan Menteri Luar Negeri AS, Antony Blinken yang melakukan tur Timur Tengah untuk mencari solusi atas perang Israel-Hamas.

Blinken tiba di Arab Saudi pada hari Senin (29/4/2024), setelah itu ia dijadwalkan terbang ke Israel dan Yordania.

Departemen Luar Negeri Amerika Serikat masih anteng-anteng saja dan tidak memberikan rincian terkait kunjungan Blinken ke Israel dan Yordania.

Pengakuan Negara Palestina sedang digemakan berbagai pemimpin dunia, satu di antaranya adalah  Menteri Luar Negeri Norwegia, Espen Barth Eide.

Eide mengungkapkan kalau negaranya kemungkinan akan mengumumkan pengakuan mereka atas Negara Palestina pada musim semi ini, sekitar Mei-Juni mendatang.

Dalam sebuah wawancara dengan saluran televisi lokal, Eide ditanya tentang kapan Norwegia akan mengakui Negara Palestina.

Ia kemudian menjelaskan bahwa Pemerintah Norwegia sedang menangani masalah tersebut dan bekerja sama “dengan negara lain.”

"Jika masyarakat ingin mencapai prinsip solusi dua negara untuk dua bangsa, jelas bahwa hal ini memerlukan keberadaan dua negara," ucapnya.

Baca juga: Hari Ke-195 Perang Gaza: Pemukiman Ashkelon Israel Hujan Mortir, Veto AS Pupus Negara Palestina

"Yang satu disebut Palestina dan yang lainnya adalah Israel," katanya.

Eide menekankan, Israel harus menerima konsep dua negara yang berdampingan.

"Prinsip ini tidak mungkin tercapai tanpa negosiasi bersama di antara mereka," terangnya.

Pertengahan April ini, Perdana Menteri (PM) Norwegia, Jonas Gahr Storhe mengonfirmasi dalam konferensi pers dengan PM Spanyol, Oslo siap untuk secara resmi mengakui Negara Palestin.

Hal ini berarti bahwa Spanyol secara bersamaan juga punya sikap yang sama.

Untuk dicatat, pengakuan terhadap Negara Palestina dari komunitas negara internasional sudah lebih dulu dilakukan Pemerintah Jamaika.

Jamaika sebelumnya mengumumkan pengakuan terhadap Negara Palestina, dikonfirmasi oleh Menteri Luar Negeri dan Perdagangan Luar Negeri, Kamina Smith, Rabu (24/4/2024).

Pengakuan Jamaika terhadap negara Palestina ini menyusul pengakuan serupa dari Barbados Sabtu (20/4/2024) kemarin.

Invasi darat ke kota Rafah

Baca juga: Israel Segera Serbu Rafah, China Tampung Hamas-Fatah Bicara Rujuk: Milisi-Milisi Pelestina Bersatu

Lebih lanjut, Pangeran Faisal melalui pernyataan yang ia sampaikan pada Senin (29/4/2024), memperingatkan mengenai rencana invasi darat Israel ke kota Rafah.

Ia menyebut bahwa rencana Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu bisa menimbulkan bencana.

Presiden AS, Joe Biden menyinggung kekhawatirannya terhadap rencana Israel yang hendak melancarkan invasi darat ke Rafah.

Rafah merupakan kota di Jalur Gaza yang sekarang menjadi tumpuan hidup 1,3 juta warga Palestina yang terusir dari tanah mereka di utara.

Menteri Luar Negeri Norwegia, Espen Barth Eide ikut menyerukan gencatan senjata segera di Gaza dan solusi dua negara terhadap konflik tersebut.

Ia juga mendesak agar akses bantuan ke wilayah tersebut segera menemui jalan keluar.

Sejauh ini, Mesir, Qatar, dan Amerika Serikat masih berupaya untuk menengahi pihak yang bertikai agar mencapai kesepakatan gencatan senjata.

Meski sampai sekarang belum mencapai titik terang dan tekanan publik terhadap perundingan gencatan senjata makin meningkat.

Israel telah melancarkan serangan brutal di Jalur Gaza sejak serangan lintas batas oleh Hamas pada 7 Oktober tahun lalu, yang menurut Tel Aviv menewaskan hampir 1.200 orang, Al Jazeera mencatat.

Hampir 34.500 warga Palestina telah terbunuh, sebagian besar merupakan perempuan dan anak-anak.

Lebih dari 77.600 lainnya terluka akibat kehancuran massal dan kekurangan kebutuhan pokok.

Sebagian besar wilayah Gaza hancur, mendorong 85 persen penduduk daerah kantong tersebut mengungsi di tengah blokade makanan, air bersih dan obat-obatan yang melumpuhkan, menurut PBB.

(Tribunnews.com, Andari Wulan Nugrahani)