Anggota Parlemen AS Mengancam ICC agar Tidak Mengeluarkan Surat Perintah Penangkapan Pejabat Israel

TRIBUNNEWS.COM-  Anggota Parlemen Amerika Serikat dilaporkan telah mengancam Mahkamah Internasional ICC agar Tidak Mengeluarkan Surat Perintah Penangkapan kepada Pejabat Israel.

Kekuatan hukum Internasional lagi-lagi dipertaruhkan saat terkait dengan kasus Israel.

Undang-undang AS mengizinkan penggunaan kekuatan militer di Den Haag untuk ‘membebaskan’ warga negara AS atau warga negara sekutu AS yang ditahan oleh ICC.

Anggota parlemen AS mengancam ICC agar tidak mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap pejabat Israel.

Sekelompok anggota parlemen AS yang bipartisan telah mengancam Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) dengan “pembalasan” jika surat perintah penangkapan internasional dikeluarkan terhadap pejabat senior Israel atas kejahatan perang yang dilakukan di Gaza.

Menurut pejabat yang berbicara dengan Axios, “undang-undang yang mengatur hal tersebut sudah sedang disusun.”

Ketua Komite Urusan Luar Negeri DPR Michael McCaul mengatakan kepada media AS bahwa undang-undang tersebut akan menyerukan sanksi terhadap pejabat ICC “yang terlibat dalam penyelidikan AS dan sekutunya.”

Perwakilan Brad Sherman dikutip mengatakan bahwa Washington harus “memikirkan apakah kita tetap menjadi penandatangan” Statuta Roma – perjanjian yang membentuk ICC dan menetapkan empat kejahatan inti internasional: genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi internasional.

Baik Washington maupun Tel Aviv tidak termasuk di antara 124 negara bagian yang masih menandatangani Statuta Roma ICC tahun 1998.

“Kita harus memikirkan untuk berbicara dengan beberapa negara yang telah meratifikasi [perjanjian] mengenai apakah mereka ingin mendukung organisasi tersebut,” tambahnya.

“Jika tidak ada tantangan dari pemerintahan Biden, ICC dapat menciptakan dan mengambil kekuasaan yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap para pemimpin politik Amerika, diplomat Amerika, dan personel militer Amerika,” kata Ketua DPR Mike Johnson dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan pada tanggal 29 April.

Anggota parlemen dari Partai Republik ini juga meminta Gedung Putih untuk segera dan dengan tegas menuntut agar ICC mundur dan menggunakan segala cara yang ada untuk mencegah kekejian tersebut.

Berbasis di Den Haag, Belanda, ICC telah menyelidiki kejahatan perang yang dilakukan oleh militer Israel di Gaza.

Pengadilan mengatakan pihaknya juga menyelidiki dugaan pelanggaran yang dilakukan kelompok perlawanan Palestina.

Setelah muncul laporan pada awal bulan ini yang menyatakan bahwa ICC berencana mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap para pejabat tinggi Israel

Termasuk Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan Menteri Pertahanan Yoav Gallant – AS dan sekutunya mulai menekan pengadilan tersebut untuk mundur, dengan menyatakan bahwa surat perintah tersebut dapat membahayakan kesepakatan gencatan senjata untuk Gaza.

“Negara-negara Kelompok Tujuh telah memulai upaya diplomatik secara diam-diam untuk menyampaikan pesan tersebut ke pengadilan yang bermarkas di Den Haag,” kata sumber diplomatik yang berbicara dengan Bloomberg.

Israel telah dituduh melakukan genosida oleh Mahkamah Internasional (ICJ), yang juga berbasis di Den Haag.

Keputusan sementara pada awal tahun ini menetapkan bahwa Israel masuk akal bersalah atas kejahatan genosida dan memerintahkan Israel untuk menghentikan tindakan genosida selama perang di Gaza dan mengambil tindakan untuk menjamin penyediaan bantuan kemanusiaan yang efisien ke Jalur Gaza.

Pada tahun 2002, dua tahun setelah Washington menarik diri dari Statuta Roma, presiden saat itu George W Bush menandatangani undang-undang “American Servicemembers Protection Act of 2002,”

Undang-undang yang mengizinkan penggunaan kekuatan militer di Belanda untuk membebaskan setiap warga negara AS atau warga negara dari negara sekutu AS yang dipegang oleh ICC.

(Sumber: The Cradle)