Menjelang pemilu AS, Presiden Joe Biden berusaha untuk mengambil sikap sebagai “pembawa perdamaian” yang dapat menghindari bencana yang lebih besar di Gaza – menebus dirinya atas dukungan militer dan politik Washington yang tidak tahu malu terhadap genosida dengan memaksakan gencatan senjata yang rapuh di Rafah.

"Perang Gaza yang dilancarkan Tel Aviv telah meninggalkan luka di seluruh pemerintahan Biden dan sekutu baratnya. Mereka sekarang menghitung bahwa invasi Rafah tidak akan memberikan hasil yang berbeda dari invasi Israel di Gaza utara dan tengah," kata Khalil.

Tabrakan kepentingan dengan Washington

Saat penghitungan mundur pemilu di Amerika Serikat dimulai, peringkat jajak pendapat Biden yang sudah rendah semakin terkikis oleh gambaran protes besar-besaran mahasiswa di universitas-universitas bergengsi Amerika di seluruh negeri.

Seperti halnya gerakan oposisi mahasiswa AS dalam skala besar selama Perang Vietnam dan era apartheid di Afrika Selatan, universitas-universitas ini memiliki tradisi lama dalam menentang kebijakan-kebijakan negara bagian.

Menurut Khalil, pada dasarnya, pilihan Biden ada pada dua hal:

Pertama, Presiden AS dapat menggunakan diplomasi internasional untuk mempengaruhi politik Israel sambil mengurangi tekanan dalam negeri.

Atau kedua, ia dapat fokus untuk mempertahankan kelayakan pemilu di tengah meningkatnya perbedaan pendapat di dalam negeri.

Pendekatan pertama memerlukan sikap tegas terhadap invasi Israel ke Rafah, yang hanya bisa dilakukan dengan memberikan tekanan signifikan terhadap Netanyahu, yang kemungkinan akan melemahkan aliansi Netanyahu dalam koalisi sayap kanan Israel.

Pemimpin sayap kanan terkemuka, Menteri Keuangan Bezalel Smotrich dan Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir telah mengindikasikan kesiapan mereka untuk mengacaukan pemerintahan koalisi karena perbedaan pendapat.

Hal ini dapat memicu perselisihan antar faksi dalam partai Likud, khususnya dengan faksi ekstremis seperti partai Kekuatan Yahudi dan Zionisme Religius.

Ketegangan ini berakar pada perjanjian koalisi yang ditandatangani Netanyahu untuk membentuk pemerintahannya pada Desember 2022, yang mencakup reformasi peradilan yang kontroversial dan kebijakan pemukiman yang agresif di Tepi Barat yang diduduki.

Kini Netanyahu berada di persimpangan. Keterbukaannya terhadap gencatan senjata yang didorong Washington, justru bisa membuatnya jadi sasaran tembak faksi garis keras dalam pemerintahannya.

Namun hal ini mungkin juga menjadi satu-satunya pilihannya untuk menghindari “kudeta” yang didukung AS yang akan membuatnya digantikan oleh perdana menteri yang lebih setuju dengan pandangan Amerika.