Namun dia juga mengatakan AS adalah “masyarakat sipil” yang “ketertiban harus ditegakkan”.

Dalam upaya untuk menarik garis batas antara protes damai dan demonstrasi yang disertai kekerasan, Biden mengakui bahwa para pengunjuk rasa mempunyai hak agar suara mereka didengar, namun ia mengkritik pelanggaran dan vandalisme yang terjadi.

"Protes dengan kekerasan tidak dilindungi," tegas Biden.

"Protes damai adalah hal yang melanggar hukum jika terjadi kekerasan. Menghancurkan properti bukanlah protes damai. Itu melanggar hukum."

Baca juga: Antisemit Jadi Alat untuk Membungkam Gerakan Mahasiswa Pro Palestina, DPR AS Sampai Melakukan Ini

"Vandalisme, masuk tanpa izin, memecahkan jendela, menutup kampus, memaksa pembatalan kelas dan wisuda – semua ini bukanlah protes damai," lanjutnya.

Sebelumnya, Biden tidak banyak bicara tentang kerusuhan yang melanda kampus-kampus tertentu dalam beberapa minggu terakhir.

Dia mengatakan kepada wartawan pada acara Hari Bumi pada tanggal 22 April bahwa dia mengutuk kata antisemitisme, tetapi juga “mereka yang tidak memahami apa yang terjadi dengan orang-orang Palestina”.

Komentar tersebut merupakan pernyataan publik terakhirnya mengenai masalah ini.

Setelahnya, Biden menyampaikan sambutan dari Gedung Putih tentang protes kampus pada hari Kamis.

Baca juga: Polisi Tangkap Ratusan Mahasiswa Demonstran Pro-Palestina di New York

Sejak komentar awal tersebut, Biden menghindari pertanyaan tentang protes tersebut, sehingga menuai kritik dari Partai Republik.

Sebaliknya, sikap pemerintah terhadap kerusuhan tersebut disampaikan melalui juru bicara dan pernyataan tertulis.

Gedung Putih pada hari Rabu berusaha menjawab pertanyaan tentang sikap diam Biden dengan menunjuk pada kecaman Biden terhadap antisemitisme.

(Tribunnews.com/Whiesa)