Laporan Wartawan Tribunnews.com Namira Yunia Lestanti

TRIBUNNEWS.COM, MANILA – Sebanyak 100 warga sipil Filipina berkonvoi laut dengan menaiki perahu kayu menuju perairan di Scarborough yang selama ini jadi kawasan sengketa antara Filipina dan China.

Mereka berangkat dari Provinsi Zambales Barat untuk mencegah manuver kapal penjaga pantai China yang sejak beberapa pekan terakhir kepergok membangun sebuah pulau buatan di kawasan perairan sengketa.

“Perahu kami melakukan konvoi untuk menggagalkan upaya lebih lanjut dari kapal penjaga pantai Tiongkok,” kata Emman Hizon, salah satu penyelenggara aksi blokade ini kepada APNews.

Selain berpatroli di kawasan perairan zona ekonomi eksklusif (ZEE) Manila, ratusan warga berencana untuk memasang pelampung teritorial yang diberi simbol bendera kecil Filipina.

Mereka juga membagikan paket makanan serta bahan bakar kepada nelayan Filipina di laut lepas dekat perairan dangkal tersebut.

“Misi kami bersifat damai untuk menegaskan hak kedaulatan. Kami akan berlayar dengan tekad, bukan provokasi, untuk menjadikan kawasan ini beradab dan menjaga integritas wilayah kami,” imbuh Rafaela David, penyelenggara konvoi lainnya.

Awal Mula Konflik Filipina-China

Konflik di kawasan Laut China Selatan (LCS) pecah pada 2012 karena munculnya saling tumpang tindih klaim wilayah perairan dan pulau-pulau di atasnya.

China mengklaim memiliki sebagian besar wilayah Laut China Selatan dengan menggunakan hak sejarah (nine-dash line) yang bersinggungan dengan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Filipina.

Dengan klaim tersebut China secara efektif merebut Scarborough Shoal, sebuah pulau karang berbentuk segitiga dengan laguna pemancingan luas yang dikelilingi oleh sebagian besar singkapan karang yang terendam.

Baca juga: AS Tumpuk Kapal Induk di Laut China Selatan, Endus Manuver Beijing Jelang Pelantikan Presiden Taiwan

Sementara Manila menuding Beijing telah melakukan agresi dan manuver berbahaya di dalam zona ekonomi eksklusifnya, hingga pada 2013 pemerintah Filipina membawa sengketa wilayah tersebut ke arbitrase internasional.

Dalam tuntutan tersebut Pengadilan di Den Haag memutuskan bahwa klaim China yang luas berdasarkan sejarah di jalur laut yang sibuk itu tidak sah berdasarkan Konvensi PBB tahun 1982.

Namun keputusan tersebut ditentang habis oleh China, sejak itu negara Tirai Bambu itu terus melakukan konfrontasi.

Seperti baru-baru ini penjaga pantai Tiongkok menembakan meriam air terhadap penjaga pantai Filipina dan kapal perikanan yang berpatroli di Scarborough Shoal, sehingga merusak kedua kapal tersebut.

Baca juga: Kapalnya Diguyur Meriam Air di Laut China Selatan, Filipina Panggil Utusan Beijing

Beberapa waktu lalu China dilaporkan melakukan reklamasi lahan secara besar-besaran di sekitar Laut China Selatan guna membangun angkatan udara dan fasilitas militer lainnya.

"Baru-baru ini, Filipina berulang kali menyebarkan rumor, yang dengan sengaja mencoreng China dan berusaha untuk menyesatkan komunitas internasional, yang mana itu sia-sia," kata juru bicara Kemlu Beijing, Wang Wenbin.

Baca juga: Indonesia Dorong Pembentukan Code of Conduct di Laut China Selatan Waspadai Eskalasi Ketegangan

Menanggapi tudingan Filipina, Kementerian Luar Negeri China dengan tegas membantah bahwa pihaknya sedang membangun sebuah pulau seperti yang dituduhkan pemerintah Manila. Kemlu China menyebut tudingan Manila merupakan "rumor tak berdasar".

“Kami mendesak pihak Filipina untuk berhenti membuat pernyataan yang tidak bertanggung jawab, menghadapi fakta, dan sesegera mungkin kembali ke jalur yang benar dalam menangani perselisihan di laut melalui negosiasi dan konsultasi.” Wang Webin, Kemenlu China.