Knesset Israel: Netanyahu Ngibul, Tak Satu Pun dari 24 Brigade Hamas yang Dihancurkan di Gaza

TRIBUNNEWS.COM - Anggota Knesset Israel, Amit Halevi, Jumat (17/5/2024) mengkonfirmasi kalau 24 brigade militer Hamas masih ada di Gaza dan tidak satupun dari sayap militer gerakan pembebasan itu dihancurkan oleh IDF meski sudah melancarkan bombardemen menyeluruh selama 7 bulan.

Amit Halevi menambahkan bahwa Perdana Menteri Benjamin Netanyahu berbohong kepada rakyat Israel dan membesar-besarkan pencapaian tentara IDF dalam perang Gaza.

Baca juga: Poin-Poin Pernyataan Terbaru Brigade Al Qassam: 100 Ranpur Israel Hancur dalam 10 Hari

"Selain kegigihan Hamas, gerakan Jihad Islam (PIJ) masih ada, dan mereka (Netanyahu dan pejabat lain Israel) berbohong kepada kami bahwa gerakan-gerakan itu telah dilenyapkan,” kalau Halevi dalam wawancaranya dengan Channel 14 Israel, dilansir Memo.

Sementara itu, surat kabar Israel Yedioth Ahronoth mengutip Menteri Ekonomi dan Industri, Nir Barkat, yang mengatakan bahwa Netanyahu dan Menteri Pertahanan Israel, Yoav Gallant justru membawa Israel ke tingkat keamanan terendah yang belum pernah terjadi sebelumnya.

"Itu mengerikan. Kami telah memberi waktu tujuh bulan kepada Netanyahu dan Gallant , tetapi mereka tidak mencapai hasil apa pun,” katanya.

Baca juga: Seruan Serangan Besar ke Mesir Menggema di Israel: Tolak Hamastan dan Fathistan di Gaza Pasca-Perang

Malah Ribut Sendiri Soal 'The Day After' di Gaza

Media Israel itu mengatakan pernyataan Gallant mengenai 'The Day After', rencana masa depan Jalur Gaza justru mengungkapkan garis kesalahan yang secara bertahap memburuk dalam kepemimpinan politik dan keamanan dalam beberapa bulan terakhir.

Pada hari Rabu, Gallant mengatakan dia akan menentang “pemerintahan militer Israel apa pun di Jalur Gaza,” karena “hal itu akan berdarah dan memakan biaya, serta akan berlangsung selama bertahun-tahun.”

Dia menambahkan bahwa upayanya untuk mengangkat masalah pemerintahan di Gaza setelah perang “tidak mendapat tanggapan dari pemerintahan Netanyahu”.

Gallant juga menyerukan agar pemerintahan Netanyahu mengumumkan bahwa “Israel tidak akan mengambil kendali sipil atas Jalur Gaza.”

Menanggapi pernyataan Gallant, Menteri Keamanan Nasional, Itamar Ben-Gvir, mengatakan: “Gallant telah gagal sejak 7 Oktober, dan harus diganti, untuk mencapai tujuan perang.”

Gallant Ingin PA Dipersenjatai dan Kelola Jalur Gaza

Alih-alih mendukung rencana Israel mengambil alih Gaza secara militer, Yoav Gallant menyatakan lebih baik kendali wilayah kantung Palestina itu diberikan ke Otoritas Palestina dan mempersenjatainya.

Pernyataan Gallant ini membuat anggota koalisi Netanyahu berang dan mendesak perdana menteri untuk memecat sang menteri pertahanan karena penolakannya terhadap kendali jangka panjang Israel atas Gaza.

Friksi ini menandakan semakin dalamnya perpecahan dalam pemerintahan Israel.

Rencana Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant untuk Gaza pascaperang mencakup mempersenjatai warga Palestina lokal yang terkait dengan Otoritas Palestina (PA), menurut rincian yang diterbitkan dalam laporan tanggal 17 Mei oleh Israel Hayom.

“Sebagai bagian dari rincian rencananya, Gallant mengusulkan agar populasi di Gaza dikonsentrasikan dalam gelembung kemanusiaan dan di setiap gelembung tersebut akan dibentuk aparat sipil warga Gaza setempat yang akan mengambil kendali pengelolaannya,” kata laporan itu.

“Galant dan lembaga keamanan menyarankan untuk mempersenjatai mereka dengan senjata ringan, yaitu senjata api, untuk menjaga hukum dan ketertiban serta melindungi dari Hamas,” tambahnya.

Senjata-senjata tersebut akan diberikan kepada warga lokal Gaza “di bawah pengawasan teknologi oleh Israel” dan di bawah “kerangka kerja internasional negara-negara Arab moderat dengan dukungan AS,” yang akan mendanai dan membantu mengawasi pemerintahan Gaza.

Pengelolaan sipil di Gaza akan dilakukan dengan bantuan intelijen Otoritas Palestina sebagai bagian dari rencana tersebut.

Pembicaraan baru-baru ini diadakan antara lembaga keamanan Israel dan pejabat politik dan militer mengenai masalah ini.

Mereka yang menentang rencana Gallant, yaitu Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben Gvir dan Menteri Keuangan Bezalel Smotrich, “percaya bahwa membiarkan elemen lokal Gaza mengendalikan Jalur Gaza sebenarnya … menciptakan infrastruktur untuk negara Palestina.”

Gallant mengatakan dalam pembicaraan tersebut bahwa dia menentang negara Palestina dan mengatakan bahwa pembentukan negara tidak akan dikaitkan dengan rencananya untuk Gaza pascaperang.

Laporan tersebut muncul dua hari setelah Gallant menyampaikan pidato yang mendesak Perdana Menteri Benjamin Netanyahu untuk mengambil “keputusan sulit” untuk menerapkan pemerintahan “non-Hamas” di Gaza.

Dia memperingatkan bahwa keputusan-keputusan ini harus diambil apa pun risikonya, dan memperingatkan bahwa keamanan jangka panjang Israel sedang dipertaruhkan.

“Selama Hamas tetap memegang kendali atas kehidupan warga sipil di Gaza, mereka mungkin akan membangun kembali dan memperkuatnya, sehingga mengharuskan IDF untuk kembali dan berperang di wilayah di mana mereka telah beroperasi,” kata Menteri Pertahanan.

Israel saat ini menderita kerugian besar akibat perlawanan di wilayah yang sebelumnya mereka operasikan.

Inisiatif Gallant ini sejalan dengan seruan Washington mengenai rencana pembentukan badan pemerintahan alternatif selain Hamas dalam administrasi Gaza pascaperang.

Gallant juga mengatakan dia tidak akan membiarkan militer Israel atau pemerintahan sipil Israel menguasai Gaza dan mendesak perdana menteri untuk secara terbuka mengesampingkan gagasan tersebut.

Pidato Gallant dipandang sebagai tantangan langsung terhadap Netanyahu, dan beberapa anggota koalisinya mendesaknya untuk memecat menteri pertahanan.

Netanyahu telah mengatakan sebelumnya pada hari itu, 15 Mei, bahwa dia “tidak siap untuk berpindah dari Hamastan ke Fatahstan,” merujuk pada Gaza yang dikuasai oleh partai Fatah dari PA. Perdana menteri telah berulang kali membuat pernyataan publik yang menolak kendali PA atau Fatah atas Gaza pascaperang.

Pada tanggal 14 Mei, satu hari sebelum pidato Gallant, kantor Netanyahu menerbitkan dokumen yang menguraikan visi perdana menteri pascaperang untuk Jalur Gaza, yang dikenal sebagai “Gaza 2035,” menurut laporan Jerusalem Post.

Rencana tersebut mencakup menjaga Gaza di bawah kendali keamanan Israel dalam jangka panjang, melakukan investasi besar untuk membangun kembali daerah kantong yang hancur tersebut “dari ketiadaan” dengan bantuan negara-negara Teluk, mengubah Gaza menjadi pusat perdagangan dan energi regional, dan mengeksploitasi tenaga kerja murah Palestina dan gas alam untuk kepentingan tersebut. kepentingan bisnis Israel.

Rencana tersebut mencakup beberapa tahap. Meskipun Palestina pada akhirnya akan melihat “pemerintahan sendiri”, Israel akan tetap memiliki hak untuk bertindak melawan “ancaman keamanan.”

(oln/memo/*)