Laporan itu mengatakan pemerintah Yordania mengirim diplomat veteran Ziad Majali untuk segera menolak gagasan tersebut.

“Hamas berperilaku seolah-olah tidak ada negara dan otoritas di Yordania yang akan memutuskan dan menentukan bagaimana bertindak dan berperilaku,” kata Majali.

“Yordania telah menutup kebijakan mengenai sel-sel (gerakan) Palestina – dan kami tidak bermaksud untuk membukanya kembali.”

Di tengah demonstrasi anti-Israel yang rutin terjadi di Yordania, sumber keamanan senior di negara tersebut mengatakan kepada Ynet bahwa banyak orang yang ditahan pada protes tersebut “terungkap melakukan perintah kepemimpinan Hamas atau telah menerima uang untuk menghadiri demonstrasi protes,” dan ditahan di penjara.

“Kami menahan mereka karena era organisasi Palestina yang melakukan apa pun yang mereka inginkan di Yordania telah berakhir. Kami adalah kerajaan yang terorganisir dengan prioritas kebijakan dan tidak akan membiarkan siapa pun ikut campur dalam urusan kami,” kata sumber tersebut.

Situs Khaberni membantah laporan ini dan menyebut Pemerintah Yordania secara resmi membantah menahan orang-orang yang berdemo mendukung Palestina.

Amman menegaskan, sikap mereka tetap mendukung penuh pembebasan dan kemerdekaan Palestina serta berkomitmen membantu warga sipil dengan mengirimkan bantuan rutin lewat berbagai jalur, baik secara airdrops maupun lewat jalur darat.

Beberapa dekade sebelum perselisihannya dengan Hamas, Yordania terlibat konflik terbuka dengan Organisasi Pembebasan Palestina yang dipimpin oleh Yasser Arafat pada tahun 1970, selama periode yang dikenal sebagai September Hitam, yang menewaskan ribuan warga Palestina.

"Pada akhir konflik kekerasan, PLO diusir dari kota-kota besar di Yordania dan raja Hussein saat itu telah mengkonsolidasikan kekuasaannya," kata laporan Times of Israel.

(oln/toi/*)