TRIBUNNEWS.COM - Amerika Serikat (AS) saat ini masih berharap Hamas segera merespons proposal gencatan senjata baru yang sudah ditawarkan.

Penasihat Keamanan Nasional Gedung Putih, Jake Sullivan mengatakan, AS masih melihat bagaimana Hamas merespons proposal gencatan senjata tersebut yang disampaikan melalui mediator Qatar.

AS akan mengirim Direktur CIA, Bill Burns ke Doha untuk bertemu dengan mediator Qatar mengenai proposal tersebut.

Sebelumnya, dikutip dari Al Jazeera, Presiden Joe Biden telah mengemukakan rencana tiga tahap gencatan senjata yang didukung Israel.

Ketiga tahap itu mencakup gencatan senjata awal selama enam minggu dan penarikan pasukan Israel dari wilayah berpenduduk Gaza, diikuti dengan pembebasan tawanan dari Gaza.

Nantinya, kesepakatan tersebut berujung pada gencatan senjata permanen dan rekonstruksi daerah kantong Palestina.

Namun para pejabat Israel memberikan pesan yang beragam mengenai kesepakatan tersebut.

Bahkan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu mengatakan Israel masih berkomitmen untuk “menghilangkan” Hamas.

Anggota pemerintah sayap kanan juga mengancam akan menarik diri dari koalisi Netanyahu jika koalisi tersebut menerima gencatan senjata.

Permintaan Hamas

Hamas tidak dapat menyetujui kesepakatan apa pun kecuali Israel membuat komitmen "jelas" terhadap gencatan senjata permanen dan penarikan penuh dari Jalur Gaza.

Baca juga: Ahli: Hamas Masih Kuat di Wilayah yang Disebut Sudah Dibersihkan oleh Israel

"Kami tidak dapat menyetujui perjanjian yang tidak mengamankan, menjamin, dan memastikan gencatan senjata permanen, penarikan penuh dari Jalur Gaza dan menyelesaikan kesepakatan pertukaran yang sangat serius," kata pejabat senior Hamas, Osama Hamdan, dikutip dari Reuters.

"Israel hanya menginginkan satu fase di mana mereka menyandera semua orang, lalu melanjutkan agresi dan perang terhadap rakyat kami," lanjut Hamdan.

"Kami meminta para mediator untuk mendapatkan posisi yang jelas dari pendudukan Israel untuk berkomitmen terhadap gencatan senjata permanen dan penarikan penuh," tambahnya.

Hamas sebelumnya mengatakan pihaknya memandang positif isi proposal tersebut.

Amerika Serikat mengatakan pada hari Minggu bahwa jika Hamas menerima rencana yang diusulkan maka Israel diperkirakan akan mengikutinya.

Minta Tolong PBB

AS meminta bantuan kepada Dewan Keamanan PBB untuk mendukung proposal gencatan senjata di Gaza yang digariskan oleh Presiden Joe Biden, Senin (3/6/2024).

AS mengedarkan rancangan teks proposal gencatan senjata sebanyak satu halaman kepada 15 anggota dewan.

Resolusi ini dapat disahkan bila sembilan suara yang mendukung dan tidak ada veto dari AS, Prancis, Inggris, Tiongkok atau Rusia.

Baca juga: Lima Negara Arab Rapat Bareng, Tekan Israel Agar Patuh ke AS Soal Gencatan Senjata dengan Hamas

Mengutip Reuters, rancangan ini mendesak Hamas untuk menerima kesepakatan gencatan senjata dan “melaksanakan ketentuan-ketentuannya tanpa penundaan dan tanpa syarat”.

Hal ini juga “menekankan pentingnya pihak-pihak mematuhi ketentuan perjanjian yang telah disepakati, dengan tujuan menghasilkan penghentian permusuhan secara permanen”.

Usulan AS muncul seminggu setelah Aljazair mengusulkan rancangan resolusi Dewan Keamanan yang menuntut gencatan senjata di Gaza, pembebasan semua sandera yang ditahan oleh Hamas dan pada dasarnya memerintahkan Israel untuk "segera menghentikan serangan militernya" di Rafah.

Biden pada hari Jumat menguraikan apa yang dia gambarkan sebagai proposal tiga fase Israel untuk gencatan senjata di Gaza sebagai imbalan atas pembebasan sandera Israel.

Ia dalam pidatonya mengatakan “sudah waktunya perang ini berakhir” dan mendapatkan reaksi awal yang positif dari Hamas.

"Banyak pemimpin dan pemerintah, termasuk di kawasan ini, telah mendukung rencana ini dan kami menyerukan Dewan Keamanan untuk bergabung dengan mereka dalam menyerukan implementasi kesepakatan ini," kata Duta Besar AS untuk PBB, Linda Thomas-Greenfield.

Baca juga: Eks-Bos Mossad: Kebenaran Pahit, Hamas dan PIJ Tak Akan Dikalahkan oleh Agresi Militer Israel

Dia mendesak anggota dewan untuk mengadopsi resolusi tersebut.

"Kita harus berbicara dengan satu suara untuk mendukung kesepakatan ini," tegasnya.

Para pemimpin negara-negara demokrasi utama Kelompok Tujuh (G7) mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa mereka “sepenuhnya mendukung dan akan berdiri di belakang” gencatan senjata dan kesepakatan pembebasan sandera yang komprehensif.

Menteri luar negeri Arab Saudi, Yordania, Uni Emirat Arab, Qatar dan Mesir mengatakan penting untuk “menanganinya secara serius dan positif.”

(Tribunnews.com/Whiesa)