Khan juga meminta surat perintah penangkapan bagi para pemimpin Hamas.

Namun Gedung Putih, meskipun mengkritik ICC, mengatakan pihaknya tidak akan mendukung sanksi tersebut.

Dalam sebuah pernyataan hari Senin (3/6/2024), Gedung Putih mengatakan mereka sangat menentang usulan tersebut, dengan alasan bahwa undang-undang tersebut terlalu luas.

Meski begitu, Gedung Putih tidak memberikan ancaman hak veto jika RUU tersebut sampai ke meja presiden.

Anggota DPR dari Partai Demokrat menyampaikan argumen serupa pada hari Selasa dalam debat mengenai RUU tersebut.

Anggota DPR Gregory Meeks, seorang Demokrat dari New York, mengatakan tindakan tersebut "kontraproduktif" terhadap kepentingan AS dan melemahkan kepemimpinannya di luar negeri.

“Sanksi pengadilan dan semua pihak yang mendukungnya akan menjadi bumerang bagi kami,” kata Meeks, petinggi Partai Demokrat di Komite Urusan Luar Negeri DPR.

Setelah disahkan DPR, RUU ini akan berlanjut ke Senat sebelum ke meja presiden.

Namun, RUU ini kemungkinan besar akan diabaikan oleh Senat yang dikuasai oleh Partai Demokrat.

Pemimpin Minoritas DPR Hakeem Jeffries, seorang Demokrat New York, mengatakan partainya masih bersedia untuk terlibat dengan Partai Republik untuk menemukan solusi bipartisan terhadap ICC yang tidak membahayakan diplomasi AS dengan sekutunya yang merupakan anggota badan peradilan.

Mengapa Amerika Ingin Menjatuhkan Sanksi Terhadap ICC?

Amerika mungkin tidak tinggal diam saat sekutunya, Israel, menjadi sasaran ICC.

Baca juga: Gedung Putih Tolak Usulan Kongres untuk Jatuhkan Sanksi Terhadap ICC: Bukan Jawaban yang Tepat

Dilansir DAWN, pada 20 Mei 2024 lalu, jaksa ICC Karim Khan, mengumumkan dia telah mengajukan surat perintah penangkapan terhadap Perdana Menteri, Israel Benjamin Netanyahu; Menteri Pertahanan Israel, Yoav Gallant; serta pemimpin Hamas Ismail Haniyeh, Yahya Sinwar, dan Mohammed Deif.

Tuduhan terhadap para pemimpin Hamas yakni soal penyanderaan, kekerasan seksual terhadap sandera di penangkaran, penyiksaan, perlakuan kejam, dan pemusnahan.

Sementara, tuduhan terhadap Netanyahu dan Gallant adalah membuat warga sipil kelaparan sebagai metode peperangan, sengaja menargetkan warga sipil, penganiayaan, perlakuan kejam, dan pemusnahan.