Israel Tolak Usulan Gencatan Senjata dari AS, Yahya Sinwar: Hamas Tak Akan Meletakkan Senjata

TRIBUNNEWS.COM - Israel menolak rancangan resolusi yang diajukan Amerika Serikat (AS) kepada Dewan Keamanan PBB, pada Kamis (6/6/2024), terkait usulan pertukaran tahanan dan penghentian perang di Jalur Gaza, yang diungkapkan Presiden AS Joe Biden beberapa hari lalu.

Menyusul penolakan Israel atas proposal pertukaran tahanan dari AS tersebut, pemimpin gerakan Hamas di Gaza, Yahya Sinwar, menjelaskan kepada negara-negara mediator kalau  gerakan tersebut tidak akan setuju untuk melucuti senjata atau menandatangani perjanjian yang mengharuskan hal tersebut.

Baca juga: Israel Kecolongan, Pemimpin Hamas Yahya Sinwar Periksa Pasukan dan Jalan-Jalan di Jalur Gaza

Hal ini dilaporkan di surat kabar Amerika "The Wall Street Journal" dan dilansir Khaberni, Jumat (7/6/2024).

Menurut laporan tersebut, Sinwar menekankan bahwa Hamas tidak akan menyetujui kesepakatan tersebut kecuali Israel berkomitmen untuk melakukan gencatan senjata secara permanen.

AS diketahui menyerahkan rancangan resolusi tersebut pada Senin lalu, sebelum media Amerika melaporkan bahwa Washington telah menyerahkan versi modifikasi resolusi tersebut kepada Dewan Keamanan pada Kamis kemarin.

Otoritas resmi Penyiaran Ibrani, KAN, mengatakan di situsnya kalau duta besar Tel Aviv untuk PBB, Gilad Erdan, memberi tahu mitranya dari Amerika, Linda Thomas-Greenfield, “penentangan Israel terhadap rancangan resolusi yang diusulkan.”

Baca juga: Lima Negara Arab Rapat Bareng, Tekan Israel Agar Patuh ke AS Soal Gencatan Senjata dengan Hamas

Menurut stasiun televisi tersebut, versi terbaru dari rancangan resolusi tersebut menunjukkan “perubahan dalam posisi Amerika terhadap Israel.”

Media tersebut menjelaskan kalau naskah akhir proposal tersebut “menyerukan Hamas dan Israel untuk melaksanakan usulan tersebut tanpa penundaan dan tanpa syarat,” sementara “draf proyek sebelumnya hanya meminta Hamas untuk menerima usulan tersebut.”

Versi terbaru dari proposal tersebut juga menyatakan kalau Amerika Serikat “menentang segala upaya untuk mengubah demografi atau status quo di Gaza,” menurut stasiun penyiaran tersebut.

Pada tanggal 31 Mei, Biden menyampaikan pidatonya di Gedung Putih tentang Israel yang mengajukan proposal tiga tahap yang mencakup “pertukaran tahanan” pada tahap pertama, “mempertahankan gencatan senjata” pada tahap kedua, dan “membangun kembali Gaza” pada tahap ketiga.

Baca juga: Hamas Senyum-Netanyahu Manyun, Dua Reaksi Atas Pidato Joe Biden Soal Gencatan Senjata di Gaza

Bertentangan dengan apa yang dinyatakan dalam pidato Biden, Perdana Menteri pemerintahan pendudukan Israel Benjamin Netanyahu mengatakan: “Saya tidak setuju untuk mengakhiri perang pada proposal tahap kedua,” tetapi hanya “membahas” langkah itu sesuai dengan kondisi “Tel Aviv”.

Netanyahu menekankan kalau dia “bersikeras untuk tidak mengakhiri perang.”

Perang di Gaza hanya berhenti hanya setelah semua tujuan Israel tercapai, tambah Netanyahu.

Baca juga: Perang Para Jenderal di Tentara Israel Mulai Terungkap, Herzi Halevi Mengadu ke Tembok Ratapan

Hamas Minta Israel Tarik Semua Pasukan dari Jalur Gaza

Hamas mengatakan kalau mereka akan menanggapi proposal tersebut dengan “positif”, meskipun ada pernyataan kalau proposal tersebut bukanlah hal yang “baru” seperti yang dipromosikan Biden.

Hamas menilai proposal tersebut lebih merupakan “keberatan” Israel terhadap proposal mediator Mesir dan Qatar, yang diterima Hamas pada 5 Mei, dan faksi-faksi Palestina mengumumkan persetujuan mereka pada tanggal 6 Mei.

Pada bulan yang sama, Israel menolaknya, dengan alasan bahwa hal itu “tidak memenuhi persyaratannya.”

Namun Hamas menegaskan bahwa mereka "tidak akan mengadakan perjanjian apa pun dengan Israel mengenai pertukaran tahanan kecuali ada posisi yang jelas di pihaknya untuk mempersiapkan gencatan senjata permanen dan penarikan menyeluruh dari Gaza."

Dengan mediasi Mesir dan Qatar serta partisipasi Amerika Serikat, Israel dan Hamas telah melakukan negosiasi tidak langsung dan tersendat selama berbulan-bulan, sementara perang Israel di Gaza terus berlanjut sejak 7 Oktober 2023.

Perang Israel di Gaza menyebabkan sekitar 120.000 warga Palestina tewas dan terluka, kebanyakan dari mereka adalah anak-anak dan wanita, dan hampir 10.000 orang hilang di tengah kehancuran besar-besaran dan kelaparan yang merenggut nyawa puluhan orang.

Pendudukan Israel terus melanjutkan perang ini, mengabaikan resolusi Dewan Keamanan yang menuntut agar mereka segera menghentikan pertempuran, dan memerintahkan Pengadilan Internasional untuk menghentikan serangan terhadap Rafah, dan segera mengambil tindakan untuk mencegah tindakan “genosida” dan “memperbaiki situasi kemanusiaan” di Gaza.

(oln/khbrn/*)