Al-Mudallal mengatakan, pihaknya telah melakukan kontak dengan otoritas terkait di Arab Saudi dan Mesir untuk mengatasi apa yang mereka gambarkan sebagai “pelanggaran terang-terangan” terhadap hak-hak jamaah Palestina dan mencari cara bagi mereka untuk melakukan perjalanan haji.

Dia meyakinkan, para jamaah yang terkena dampak tahun ini “tidak akan kehilangan hak mereka untuk menunaikan ibadah haji tahun depan, dengan prioritas diberikan kepada mereka”.

Terutama, lanjut Al-Mudallal, karena banyak dari mereka yang telah menunggu bertahun-tahun untuk mendapatkan giliran mereka dan 70 persen di antaranya adalah orang tua atau sakit.

Pada bulan Maret 2023, Kementerian Wakaf di Jalur Gaza mengadakan undian untuk memilih jamaah haji tahun 2023 dan 2024 karena terbatasnya slot dan blokade Israel yang sedang berlangsung.

Baca juga: Partai Buruh Israel Sebut Perang Negaranya di Gaza Tak Punya Tujuan yang Realistis

Kementerian mengecam situasi yang terjadi pada akhir bulan Mei, dengan mengatakan bahwa agresi Israel yang sedang berlangsung, pendudukan penyeberangan Rafah dan penutupannya sejak 7 Mei telah menghalangi selesainya musim haji tahun ini bagi para jamaah Gaza.

Mereka menyebut hal ini sebagai “pelanggaran nyata terhadap kebebasan beragama dan hukum kemanusiaan internasional”.

Kementerian mendesak Mesir dan Arab Saudi untuk menekan semua pihak, terutama pendudukan Israel, untuk memungkinkan warga Gaza menunaikan ibadah haji tahun ini.

(Tribunnews.com/Whiesa)